MEMOonline.co.id, Bangkalan - Angka kekerasan seksual di Bangkalan saat ini mencapai 13 kasus. Untuk menekan hal tersebut, komisi D DPRD Bangkalan meminta agar materi muatan lokal di sekolah berisi pendidikan seksual.
Sosialisasi Perwali No.78 2020
Menurutnya, hal tersebut penting diberikan pada siswa sebab diusia sekolah, anak cenderung memiliki keingintahuan tinggi. Sehingga, disaat itulah materi pendidikan seksual perlu diberikan agar resiko dan dampaknya diketahui oleh siswa.
"Dengan maraknya kasus pelecahan seksual berarti pembahasan seksual bukan lagi hal yang tabu. Artinya, pendidikan seks harus diberikan supaya anak tidak hanya mengetahui proses secara biologis namun juga bahaya yang ditimbulkan," ungkapnya, Selasa (15/09/2020).
Ia mengatakan, untuk menerapkan hal tersebut juga diperlukan perintah dari dinas pendidikan melalui surat edaran. Bahkan, perintah tersebut bisa juga melalui surat dari bupati agar dapat diterapkan di seluruh sekolah.
"Harus ada SE dari Disdik atau kalau pak bupati bisa lebih bagus," tuturnya.
Sementara itu, pihaknya juga akan memperjuangkan anggaran perlindungan korban kekerasan seksual di tahun depan. Sebab, di tahun 2020, anggaran pendampingan hanya sebanyak Rp 10 juta untuk satu tahun. Anggaran itu dinilai sangat tidak cukup terlebih tenaga pendamping juga terbatas.
"Kami upayakan di banggar, sebab sebelumnya kami juga komitmen akan membantu dari segi penganggaran agar lebih mendapat banyak perhatian," imbuhnya. (Yis/red)