Kecewa RUU PKS Ditarik, Kohati Ngadu Dewan

Foto: Audiensi HMI di kantor DPRD Bangkalan. 
229
ad

MEMOonline.co.id, Bangkalan - Banyaknya kasus kekerasan seksual di Bangkalan menjadi perhatian banyak pihak termasuk Korp HMI Wati (Kohati). Terlebih saat RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dicabut dari program legislasi nasional (Prolegnas). 

Sosialisasi Perwali No.78 2020

Kecewa dengan hal tersebut, Kohati mengadukan hal tersebut pada DPRD Bangkalan dan mendesak agar DPRD Bangkalan berkirim surat ke DPR RI untuk memasukkan kembali RUU PKS dalam prolegnas prioritas. 

Ketum Kohati Bangkalan, Siti Ainatul Khusnah mengatakan dicabutnya RUU PKS dinilai sebagai ketidakseriusan pemerintah dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Padahal, kasus kekerasan seksual tak pernah berhenti bahkan cenderung bertambah. 

"RUU PKS ini cukup penting bagi perlindungan korban dan juga bagi kami pejuang perlindungan kekerasan seksual, dengan dicabutnya hal tersebut berarti perlindungan kekerasan seksual dinilai tidak urgent," ucapnya, Selasa (15/09/2020). 

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Bangkalan, Nur Hasan juga mengaku kecewa atas dicabutnya RUU tersebut. Ia juga menilai peluang perlindungan korban kekerasan seksual juga semakin sempit meski ada. 

"Kami cukup kecewa hal tersebut dicabut, kami berharap RUU PKS kembali dimasukkan pada prolegnas prioritas agar bisa menekan angka kekerasan seksual," jelasnya. 

Ia mengatakan, kasus kekerasan seksual di Bangkalan saat ini sebanyak 13 kasus. Sementara di tahun 2019 sebanyak 26 kasus dan di tahun 2018 sebanyak 20 kasus. 

"Di Bangkalan sendiri perlindungan kekerasan seksual akan menjadi perhatian terlebih tahun depan rumah aman bagi korban akan direalisasikan," pungkasnya. (Yis/red)

ad
THIS IS AN OPTIONAL

Technology

MEMOonline.co.id, Lumajang - Satresnarkoba Polres Lumajang terus berupaya maksimal memangkas peredaran sabu di...

MEMOonline.co.id, Kota Batu - Guna meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19, juga untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme...

MEMOonline.co.id, Sampang - Forum Gardu Demokrasi (FGD) Kabupaten Sampang menyoroti hakim dan jaksa satu kota (Yurisdiksi), yaitu sama - sama...

MEMOonline.co.id, Bekasi - Kabupaten Bekasi sebagai salah satu daerah penyumbang angka kasus tertinggi harian Covid-19 di Provinsi Jawa Barat memang...

MEMOonline.co.id, Bekasi - Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi berhasil meraih penghargaan Reformasi Birokrasi...

Komentar