MEMOonline.co.id, Bangkalan - Fraksi Keadilan Hati Nurani mendapat temuan perbedaan data Dalam perubahan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 yang telah oleh disusun eksekutif. Salah satunya adanya selisih pada pertumbuhan ekonomi makro pada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur tahun 2020.
Ketua Fraksi Keadilan Hati Nurani, Musawwir mengatakan, terdapat selisih sebanyak 1,46 - 1,66 pada pertumbuhan ekonomi di kuartal I tahun 2020. Sementara itu, pada inflasi kuartal ll tahun 2020 terdapat selisih sebanyak 4,23.
"Untuk pertumbuhan ekonomi pada kuartal l di 2020 pada data yang disusun di rancangan perubahan APBD 2020 di Bangkalan sebanyak 4,5 sampai 4,7 sementara di BPS Jatim sebanyak 3,04," ucapnya.
Musawwir mengatakan,selisih tersebut dinilai tidak empirik dan kontradiksi dengan data Pemprov Jatim. Sehingga pihaknya menyarankan untuk direvisi agar sesuai dengan regulasi dan kebijakan fiskal.
"Harus ada sinergi Bappeda dan BPS Bangkalan. Dimana mereka harus menghitung pertumbuhan ekonomi dan deflasi-inflasi setiap bulan pada tahun anggaran sesuai dengan tugas dan kewenangan yang sudah diatur dalam Undang-Undang serta perda Bangkalan dan perbupnya," tambahnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Bangkalan Mohni mengaku akan membahas temuan tersebut dengan tim banggar. Ia juga akan mengevaluasi tim agar lebih teliti dalam penyusunan data tersebut agar sesuai.
"Akan kami evaluasi, untuk hasil keputusannya akan kami sampaikan besok," singkatnya. (Yis)