Orator Aksi Tolak RUU HIP di Sumenep Himbau Masyarakat Tidak Mendukung Calon Pemimpin Yang Diusung Partai PKI

Foto: DPW FPI Sumenep saat menyampaikan tuntutannya di depan kantor Dewan.
609
ad

MEMOonline.co.id, Sumenep - Pro dan Kontra terkait Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) semakin menyulut emosi masyarakat. Ideologi yang digagas dan disusulkan oleh DPR RI dari fraksi PDIP ini menuai penolakan dari berbagai elemen masyarakat di berbagai daerah.

Di Kabupaten Sumenep sendiri telah terjadi aksi unjuk rasa besar-besaran untuk menolak RUU HIP ini. Dimana, salah satu organisasi masyarakat (Ormas) terbesar yaitu Dewan Pengurus Wilayah Front Pembela Islam (DPW FPI) Sumenep menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Dewan setempat. Jumat (10/7/20).

Aksi unjuk rasa penolakan terhadap RUU HIP tersebut dilakukan karena hasil audensi di gedung DPRD Sumenep pada Rabu (1/7/20) lalu tak kunjung mendapat respon. Akibatnya, ribuan massa FPI turun ke jalan meminta kejelasan dan ketegasan para wakil rakyat untuk menyampaikan tuntutannya ke DPR pusat.

Orator DPW FPI Sumenep Kh Jurjis Muzammil mengatakan, di dalam RUU HIP itu sendiri terdapat muatan sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan yang berkebudayaan, serta ekasila gotong-royong.

"RUU HIP ini menggerogoti tubuh NKRI dan menghianati cita-cita luhur para pendiri bangsa, makanya harus kita tolak. Takbir," ujarnya berapi-api di hadapan massa.

Selain itu, lanjut KH Jurjis Muzammil, RUU HIP ditolak keras karena ingin mengganti Idiologi Pancasila menjadi Trisila atau Ekasila. Bahkan, tidak menyertakan TAP MPRS tentang pembubaran PKI dalam draf RUU tersebut.

"Paham-paham semacam ini berbahaya, Pancasila harus kita lindungi. Makanya nanti, jangan pilih pemimpin-pemimpin yang diusung partai merah, karena sudah jelas, mereka pro PKI," kata dia dalam orasinya.

Pria berbalut baju putih dan sorban putih itu menilai, jika RUU yang kontroversi ini diterapkan, bukan tidak mungkin akan menimbulkan kekacauan dan keresahan masyarakat, terutama bagi umat Islam.

"Kami berjuang untuk umat, aksi ini adalah kelanjutan dari audensi kami yang kemarin, Alhamdulillah hari ini kami mendapat bukti kalau semua tuntutan kami telah sampai ke DPR RI," paparnya.

Sementara itu ketua DPRD Sumenep Abdul Hamid Ali Munir menegaskan, semua fraksi di DPRD setuju dengan semua tuntutan yang diajukan FPI.

"Disini ada 7 fraksi, semuanya menandatangi surat tuntutan FPI, dan sepakat menolak RUU HIP," tegasnya. 

Pria berkacamata itu menambahkan, pihaknya berharap FPI Sumenep juga ikut menjaga kondusifitas dan ketertiban, sebab semua tuntutannya telah dipenuhi.

"Kami selalu menyambut baik kedatangan masyarakat, lebih-lebih saudara kami seiman, mudah-mudahan pertemuan ini bisa menjadi barokah," pungkas Abdul Hamid Ali Munir. (Zain).

ad
THIS IS AN OPTIONAL

Technology

MEMOonline.co.id, Probolinggo - Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan  petugas kesehatan Puskesmas Sukapura...

MEMOonline.co.id, Probolinggo - Pemkab Probolinggo, Jatim, menargetkan bebas dari desa tertinggal pada tahun...

MEMOonline.co.id, Lumajang - Kepala Kepolisian Resort Lumajang Jawa Timur AKBP Deddy Foury Millewa,...

MEMOonline.co.ìd, Bangkalan - Pembahasan rancangan perubahan APBD 2020 dilakukan oleh semua mitra DPRD...

MEMO.online.co.id, Probolinggo - Langkah Walikota Probolinggo dalam menyesejahterakan stafnya cukup luar...

Komentar