Ketua Komisi I DPR Sebut Tak Ada yang Istimewa Sumenep Kembali Raih WTP

Foto: Darul Hasyim Fath, Ketua Komis I DPRD Sumenep
181
ad

MEMOonline.co.id, Sumenep - Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Perolehan WTP kali ini merupakan yang ketiga kalinya secara berturut-turut yang diperoleh kabupaten berlambangkan kuda terbang selama tiga tahun terakhir.

"Tidak ada yang istimewa," kata Darul Hasyim Fath, Anggota DPRD Kabupaten Sumenep, Selasa  (30/6/2020).

Pria yang menjabat sebagai Ketua Komisi I DPRD Sumenep itu mengatakan, raihan WTP tidak memiliki pengaruh signifikan untuk beberapa hal di Sumenep.

Sebab, raihan tersebut merupakan hal yang wajar karena Pemerintah kabupaten Sumenep telah melalui tugasnya, kemudian dipriksa laporan melalui instrumen negara melalui BPK RI. "Secara normatif telah melakukan pelaporan keuangan dengan baik," jelasnya.

Menurutnya, hal tersebut tidak ada yang istimewa. Sebab, tidak berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat dalam berdemokrasi, mengurangi kemiskinan maupun mengurangi angka pengangguran di Sumenep.

"Mendapatkan WTP itu, tidak ada yang istimewa. Apa istimewanya? Itu normatif saja dalam istitusi pemerintah, dan memang sudah menjadi kewajiban mereka melakukan yang terbaik," tegasnya.

"Apakah dengan mendapatkan WTP, berpengaruh dengan berkurangnya angka kemiskinan, pengangguran dan lain-lain? Tidak kan.. Jadi tidak ada yang istimewa," imbuhnya.

Bupati Sumenep, A. Busyro Karim, menyampaikan, raihan Opini WTP dari BPK merupakan buah dari kerja sama dan sinergisitas semua pihak di lingkungan Pemkab.

"Kedua ini merupakan buah dukungan banyak pihak di Sumenep, seperti pemerhati keuangan, masyarakat, mahasiswa dan LSM, yang selalu minta agar pengelolaan keuangan Pemkab lebih baik dari tahun ke tahun,” ujarnya. (Ita/diens)

ad
THIS IS AN OPTIONAL

Technology

MEMOonline.co.id, Mojokerto - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan bahwa saat ini dunia memasuki cara...

MEMOonline.co.id, Malang - Penerapan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 dilingkungan industri menjadi perhatian serius Senator asal Jawa...

MEMOonline.co.id, Bekasi - Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2002, PP Nomor 36 Tahun 2005, dan Permen PUPR Nomor 27 Tahun...

MEMOonline.co.id, Kota Batu - Belasan IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) Malang Raya menggelar orasi penolakan...

MEMOonline.co.id, Kota Batu - Aksi demo yang dilakukan oleh IMM Malang Raya yang menyuarakan penolakan Undang - Undang Cipta Kerja Omnibus...

Komentar