BLT-DD 'Disunat', Warga Desa Lembengan Mengadu ke DPRD Jember

Fotonya : Audensi Warga Desa Lembengan dengan Komisi A DPRD Jember
378
ad

MEMO Online.co.id, Jember - Jumlah masyarakat Desa Lembengan, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember meluruk Kantor DPRD Jember. Mereka mengadukan dugaan adanya pungutan liar atas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di desanya pada Komisi A DPRD Jember.

Salah saru warga, Zamroni mengatakan, penyaluran BLT-DD di Desa Lembengan memang menuai banyak persoalan dan banyak kejanggalan. Sebelum diberikan pada penerima, uang itu sudah lebih dulu dipotong oleh salah satu oknum di desanya.

 

"Ya banyak macamnya, warga itu banyak dipotong oleh oknum sehingga menerimanya tidak utuh. Pencairan pertama utuh kedua dan sekarang tidak utuh," ujarnya saat dikonfirmasi di Komisi A DPRD Jember, Senin (29/06).

Seperti diketahui, per bulan, setiap penerima bantuan itu seharusnya menerima bantuan uang senilai Rp 600 ribu. Namun fakta di lapangan berbicara lain, ada warga yang hanya menerima bantuan itu senilai Rp 500 ribu.

Modus lain, kata dia yakni oknum yang tidak ia sebutkan identitasnya itu lebih dulu meminta uang pada penerima. Nominalnya bermacam, bahkan ada yang mencapai Rp 100 ribu.

"Harusnya kan setiap bulan itu per penerima bantuan menadapat Rp 600 ribu, tapi ini dipotong seratus ribu, kadang dimintai dulu malamnya, baru besoknya dikasi," imbuhnya.

Kejadian ini, tidak hanya terjadi di satu dusun di desa tersebut. Kejadian ini terjadi di beberapa dusun sekaligus, diantaranya di Dusun Olo, Dusun Darungan, dan Dusun Krajan 2. Terparah, kata dia terjadi di Dusun Krajan 2. "Ada 3 dusun dan yang paling banyak di krajan itu hampir semua dipotong," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Jember, A. Tabroni menanggapi serius aduan warga tersebut. Menurutnya, pungli terhadap bantuan pada warga terdampak pandemi Covid-19 itu merupakan permasalahan serius.

Bahkan, kata Tabroni, laporan yang masuk selama ini, pungli itu juga dilakukan oleh oknum perangkat desa. Hal itu, kata dia perlu diambil langkah tegas terhadap pelaku penyelewengan tersebut.

"Ini persoalan serius. Banyak penyelewengan yang terjadi di masyarakat. Salah satu yang dilaporkan itu dari perangkat desa," katanya.

Bahkan, ia menduga, kejadian ini tidak hanya terjadi di Desa Lembengan, bahkan bisa saja terjadi di setiap desa di Kabupaten Jember. Untuk itu, kata dia sangat penting untuk melaporkan hal itu pada aparat penegak hukum (APH) untuk memberikan efek jera pada pelaku.

Iapun meminta, jika terjadi persoalan serupa di desa lain, masyarakat segera melaporkannya, baik ke Komisi A DPRD Jember, maupun pada APH secara langsung. Iapun mengatakan, untuk persoalan yang sangat serius ini, ke depan pihaknya akan segera melakukan koordinasi internal.

"Hal-hal semacam ini saya kira mungkin juga terjadi di semua desa di Kabupaten Jember. Maka harus ditindaklanjuti ke APH," tukasnya.

Sebelumnya, penyaluran BLT-DD di desa tersebut memang menuai persoalan. Beberapa waktu lalu, sejumlah warga meluruk kantor desa setempat. Hal itu, selain karena ada dugaan pungli, warga menuding data penerima BLT-DD tidak transparan.

Menurut warga yang meluruk ke Kantor Kepala Desa Lembengan waktu itu, oknum yang diduga melakukan pungli tersebut merupakan oknum kepala dusun. Mereka, yakni berinisial MM, B, dan W. (Inul)

ad
THIS IS AN OPTIONAL

Technology

MEMOonline.co.id, Bangkalan - Kasus kekerasan terhadap perempuan belakangan marak...

MEMOonline.co.id, Sumenep - Penanganan kasus dugaan korupsi yang melibatkan seorang teller...

MEMOonline.co.id, Bangkalan - Anggaran pendampingan korban kekerasan bagi anak dan perempuan di...

MEMOonline.co.id, Kota Batu - Hari ini, Sabtu (11/7/2020) pagi, tepatnya di Jalan Raya Tlekung, No.315, Kecamatan...

MEMOonline.co.id, Sampang - Madrasah akan memulai tahun pelajaran 2020/2021 mulai 13 Juli...

Komentar