Komite III DPD RI Minta Kepastian Kemendikbud Bahwa Tak Ada Peleburan Mapel Agama dengan PPKn

Foto : Ketua Komite III DPD RI, Bambang Sutrisno
206
ad

MEMOonline.co.id, Jakarta - Munculnya isu peleburan mata pelajaran (mapel) Agama dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) menimbulkan keresahan berbagai kalangan. 

Kemendikbud memang masih melakukan kajian terkait penyederhanaan kurikulum, namun belum ada keputusan apapun sebagaimana Siaran Pers Kemendikbud No 141/Sipres/A6/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020.

Menanggapi hal itu, Ketua Komite III DPD RI, Bambang Sutrisno menyampaikan beberapa hal yang perlu menjadi catatan. 

Pertama, pemerintah harus hati-hati dalam mengambil kebijakan. Isu penghapusan mapel Agama telah berulang kali muncul, dan masyarakat tegas menolak. Penolakan itu disebabkan karena Pendidikan Agama dan Pendidikan Pancasila merupakan mata pelajaran wajib berdasarkan Tap MPRS Nomor : XXVII/MPRS/1966 Tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan serta berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Merujuk pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 12 (1) butir a yang menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.

Kedua, bangsa Indonesia adalah bangsa religius yang mempercayai Tuhan dan melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dengan baik. Pendidikan agama berperan membentuk generasi yang percaya dan taat kepada Tuhannya. Pendidikan agama merupakan cermin sila pertama Pancasila. 

Ketiga, pendidikan agama juga berperan membentuk karakter generasi muda yang baik. Seperti terhindar dari tawuran, narkoba, dan sebaliknya menjalankan sikap gotong-royong, peduli sesama, toleran terhadap perbedaan agama-ras-suku-bahasa, dan cinta tanah air. 

Keempat, jika mapel agama dilebur atau dihapus maka guru agama akan kehilangan jam pelajaran. Hal ini akan menimbulkan masalah baru karena guru tidak bisa asal mengajar mata pelajaran tertentu karena terkait ijazah dan sertifikat pendidik yang sudah dimilikinya. Penyederhanaan kurikulum agar pembelajaran berjalan lebih efektif jangan sampai menyebabkan guru sengsara maupun melukai umat beragama. (*/Bam/Diens).

ad
THIS IS AN OPTIONAL

Technology

MEMOonline.co.id, Jakarta - Wacana Pemerintah untuk membuka moratorium pemekaran daerah secara...

MEMOonline.co.id, Sumenep - Koalisi pada alat kelengkapan di DPRD Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur...

MEMOonline.co.id, Sampang -  Rapat penyehatan lingkungan di Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang, Kabupaten...

MEMOonline.co.id, Probolinggo - Bantuan Langsung  Tunai (BLT - DD) tahap 2 di Desa Sapikerep Kecamatan Sukapura Kabupaten...

MEMOonline.co.id, Jakarta - Wakil Presiden RI, KH. Makruf Amin, meminta DPD RI memanggil para pihak yang terkait dengan pelaksanaan...

Komentar