Mengapresiasi Sikap Komite I, Pimpinan DPD RI Evaluasi Proses Pilkada Desember

Foto : Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI)
408
ad

MEMOonline.co.id, Jakarta - Pelaksanaan Pilkada serentak Desember 2020 menjadi salah satu materi bahasan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang berlangsung di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/6/2020).

Topik Pilkada Desember memang mewarnai sejumlah laporan reses para Senator. 

Dalam laporan reses 34 provinsi tersebut, memang ada sejumlah daerah yang siap melaksanakan Pilkada Desember 2020, dan ada yang tidak siap dan ingin ditunda, khususnya terkait pendanaan yang berasal dari APBD. Sehingga sejumlah Kepala Daerah meminta dukungan para Senator agar mendapat bantuan dana dari Pusat. 

“Terhadap pelaksanaan Pilkada, dimana ada dua spektrum pendapat, disatu sisi hasil kajian dan sikap Komite I, dan disatu sisi keputusan KPU bersama Pemerintah untuk memulai tahapan Pilkada. Maka diperlukan kearifan kita bersama untuk menyikapi secara bijak, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Dengan tetap menyadari tugas pokok dan fungsi legislasi, pengawasan dan pertimbangan anggaran yang diamanatkan kepada DPD RI,” urai Wakil Ketua II DPD RI, Mahyudin saat memimpin sidang. 

Untuk itu, lanjutnya, mengingat Perppu Nomor 2 Tahun 2020 telah disahkan, dan berproses menjadi Undang-Undang, maka dengan tetap memperhatikan dinamika situasi dan kondisi yang berkembang terkait bencana non-alam ini, maka sejalan dengan Pasal 201A ayat (3) Perppu No.2 Tahun 2020 yang berbunyi; 

“Dalam hal pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud ayat (2) (--- bulan Desember 2020 ---) tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana non-alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122A.”

“Artinya Sidang Paripurna DPD RI mengapresiasi kesimpulan rapat Komite I dengan Mendagri agar dalam setiap pembahasan dan pengambilan keputusan yang terkait dengan tahapan Pilkada yang dilakukan oleh penyelenggara bersama Pemerintah, melibatkan DPD RI sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan sesuai dengan keputusan MK terkait kewenangan DPD RI,” tandas Mahyudin, yang juga Senator asal Kalimantan Timur itu.

Usai Sidang Paripurna, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menjelaskan bahwa evaluasi terhadap proses Pilkada Desember 2020 yang akan dilakukan DPD RI, selain mengacu kepada Perppu No.2 Tahun 2020, juga akan ditindak-lanjuti secara teknis dengan pemerintah melalui Kemendagri. 

“Jadi nanti setiap Senator di 32 provinsi yang menggelar Pilkada (minus 2 provinsi, red) melakukan pengawasan proses dan tahapannya. Termasuk terhadap sejumlah daerah yang meminta bantuan pendanaan dari pusat,” jelas LaNyalla.

Ditambahkan LaNyalla, dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana tahapan yang dijalankan KPU terkait protokol kesehatan. Karena ini menjadi isu utama kajian dan sikap Komite I DPD RI. 

“Dan seperti disampaikan tadi di Sipur, bahwa Perppu No.2 tahun 2020 memberi peluang untuk dilakukan evaluasi terhadap Pilkada Desember, terutama terkait wabah Covid-19 ini. Jadi nanti kami konkretkan dengan Kemendagri proses keterlibatan Senator dalam pengawasan proses tersebut,” beber LaNyalla. 

Sejumlah topik juga dibahas dalam Sidang Paripurna (Sipur) ke-10 dalam masa sidang IV DPD RI kali ini.

Diantaranya terkait Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), RUU Haluan Ideologi Pancasila, Bansos dan bantuan APD bagi tenaga medis, tarif listrik yang naik, kemiskinan yang meningkat, stimulus ekonomi untuk usaha kecil dan menengah. 

Sipur dipimpin lengkap 4 pimpinan DPD RI, yakni Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua I, Nono Sampono, Wakil Ketua II, Mahyudin dan Wakil Ketua III, Sultan Baktiar Najamudin, yang secara fisik berada di komplek parlemen Senayan. Sedangkan para anggota DPD mengikuti secara virtual di kediaman masing-masing. (*/Bam/Diens).

ad
THIS IS AN OPTIONAL

Technology

MEMOonline.co.id, Jakarta - Wacana Pemerintah untuk membuka moratorium pemekaran daerah secara...

MEMOonline.co.id, Sumenep - Koalisi pada alat kelengkapan di DPRD Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur...

MEMOonline.co.id, Sampang -  Rapat penyehatan lingkungan di Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang, Kabupaten...

MEMOonline.co.id, Probolinggo - Bantuan Langsung  Tunai (BLT - DD) tahap 2 di Desa Sapikerep Kecamatan Sukapura Kabupaten...

MEMOonline.co.id, Jakarta - Wakil Presiden RI, KH. Makruf Amin, meminta DPD RI memanggil para pihak yang terkait dengan pelaksanaan...

Komentar