Foto : Mahmudi, Anggota DPRD Bangkalan saat diwawancarai.
Polemik Intermie Dan Dugaan Dana Bansos Direkayasa. Dewan Tantang Dinsos Buka Data Penerima Bantuan
Foto : Mahmudi, Anggota DPRD Bangkalan saat diwawancarai.
MEMOonline.co.id, Bangkalan - Penyaluran bantuan sosial (Bansos) masyarakat terdampak Covid-19 di Bangkalan tuai polemik. Baik dana yang digunakan untuk pengadaan bantuan dan data penerimanya itu diduga kuat penuh dengan rekayasa.
Akibatnya, beberapa anggota DPRD Bangkalan terus menyoal hal tersebut. Bahkan, mereka menuding Dinas sosial (Dinsos) selaku pelaksana penyaluran bansos melakukan rekayasa anggaran maupun data penerima.
Hal itu disampaikan anggota fraksi Keadilan Hati Nurani DPRD Bangkalan, Mahmudi.
Pria yang sekaligus menjadi Ketua DPC Hanura itu mengungkapkan, bantuan sosial berupa sembako yang diberikan kepada masyarakat tidak memiliki kualitas bagus sesuai dengan dana yang dianggarkan. Yaitu Rp 95 ribu per satu paket. Ia sangat yakin pihak Dinsos memotong per paketnya sebesar Rp 20 ribu.
"Kalau alasannya pajak tidak masuk akal, pajak itu hanya 1,5%, itupun hanya dikenakan pajak pembelian. Kenyataanya, baik beras, minyak goreng maupun mie instan yang diberikan ke masyarakat walitasnya sangat buruk," ungkap dia. Senin (18/5/2020).
"Masa bansos isinya Intermie dan beras jelek, kalau dikonsumsi bisa sakit perut itu," imbuhnya diiringi tawa.
Selain itu, anggota Dewan asal Kecamatan Arosbaya itu juga mempertanyakan jika Dinsos memang menggunakan pihak ketiga untuk diajak kerjasama dalam pengadaan sembako Bansos. Menurutnya, jika ada pihak ketiga haruslah melalui proses lelang.
"Kalau benar harusnya ada proses lelang, kapan dilelang, pemenangnya siapa harus jelas, ini kan tidak, dari situ saja Dinsos sudah tidak transparan," paparnya.
Tak hanya itu, ia menantang Dinsos untuk mempublikasikan data penerima bantuan. Baik PKH, BPNT, Bansos tingkat provinsi, maupun Kabupaten hingga BLT DD. ia sangat yakin, penerima manfaat yang mendapat bantuan banyak yang double dan tidak tepat sasaran.
"Saya tantang untuk buka data by name by address. Buktikan kalau bantuan itu diterima masyarakat dan tepat sasaran, saya yakin Dinsos tidak akan berani," tantangnya.
Politisi yang sempat dinyatakan reaktif Covid-19 itu menuding pihak Dinsos juga berlindung pada Perppu nomor 1 tahun 2020 pasal 27. Dimana, secara garis besar penyedia, pelaksana, serta seluruh pihak yang terlibat dalam Bansos tidak bisa dituntut secara pidana dan juga perdata.
"Jadi, perpu itu hanya digunakan untuk berlindung oleh banyak pihak yang menyalahgunakan uang rakyat. Saya mengecam siapapun yang memakan hak orang miskin," ucap Mahmudi.
Disisi lain, hingga kini pihak Dinsos Bangkalan enggan memberikan penjelasan saat dimintai keterangan. Iwan Setiawan selaku sekretaris Dinsos juga memilih diam saat dihubungi. (Zai).
THIS IS AN OPTIONAL
Technology
Aneh !! Gas Elpiji Melon Langka Di Kecamatan Jombang Jember
MEMOonline.co.id, Jember- Masyarakat Kabupaten Jember wilayah Kecamatan Jombang tepatnya di Desa Padomasan yang ramai di 'MEDSOS' mengeluhkan...
Mengenal Sosok Ibnu Syahdan Content Creator Asal Jakarta
MEMOonline.co.id, Jakarta- Ibnu Syahdan atau yang lebih dikenal Ibnu adalah seorang content creator asal Indonesia yang lahir di Jakarta. ia cukup...
Demi Lestarikan Budaya Leluhur, Pemkab Sumenep Gelar Festival Ketupat di Pantai Lombang
MEMOonline.co.id, Sumenep- Selain menggelar Festival Layangan LED 2024, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep melalui Dinas Kebudayaan Kepemudaan...
Mauricio Souza Optimis Timnya Menang Saat Versus Borneo FC
MEMOonline.co.id, Bangkalan- Madura United sudah kembali mulai berlatih sejak Jum'at (12/4/2024) kemarin sebagai persiapan melakoni laga tandang...
Selain Target Promosi Wisata, Festival Layangan LED 2024 di Pantai Lombang Juga Untuk Penuhi Target PAD Rp 80 juta Selama Lebaran
MEMOonline.co.id, Sumenep- Mungkin tidak banyak yang tahu jika gelaran Festival Layangan LED 2024 (Night Kite Fest), yang digelar Pemerintah...
Komentar