Komisi D DPRD Kota Malang Jamin Kemudahan Studi S-1 Bagi Warga Kota Malang Kurang Mampu Melanjutkan Studi Ke Perguruan Tinggi Negeri

Foto: Suryadi, anggota Komisi D Kota Malang yang juga sekeretaris Fraksi Partai Golkar
403
ad

MEMOonline.co.id, Malang - Komisi D DPRD Kota Malang yang merupakan bagian dari Metra kerja Jajaran Samping (Eksternal) Perguruan Tinggi, sangat mendukung bahkan juga meminta untuk PTN-PTS yang ada di Kota Malang ini, memberikan Porsi Khusus bagi warga kurang mampu/miskin melanjutka studi ke perguruan tinggi.

Tidak hanya itu, Komisi D juga meminta PTN-PTS yang ada di Kota Malang membuka kesempatan seluas luasnya bagi warga kurang mampu berprestasi untuk mendapatkan Beasiswa, bidikmisi serta beasiswa PPA (Program Prestasi Akademik) dan program pusat berupa Beasiswa Unggulan dan LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) khusus bagi yang mau melanjutkan ke S2 & S3,

Apalagi, sejak Kemaren Walikota Malang sudah menggelar pertemuan dengan Forum Rektor - Rektor di Kota Malang, dan meminta mereka untuk memberi porsi khusus kepada warganya yang kurang mampu.

"Dalam pertemuan itu saya sangat mengapresiasi untuk menyamakan Visi dan Misi Kepala Daerah dengan Perguruan Tinggi. karena bagaimanapun meletakkan Pendidikan menjadi yang utama bagi Warga Kota Malang," kata Suryadi, anggota Komisi D DPRD Kota Malang' yang menjabat sekretaris fraksi Partai Golkar, Minggu (26/01/2020).

Selain itu' Komisi D juga memang ingin memastikan bahwa Pendidikan Untuk Semua, Pendidikan yang berkeadilan, Pendidikan yang Terjangkau dan Pendidikan yang bermutu, di kota Malang, yang menyandang label Kota Pendidikan

 yang saya kira sudah mengalahkan Jogja kemudian bicara soal pendidikan merupakan satu sikap yang tak boleh ditawar lagi bahwa Pendididikan itu Hak segenap anak bangsa dan sekaligus menjadi kewajiban negara (Pemerintah) Saya kira juga pendidikan sesungguhnya salah satu cara yang paling pokok dalam memajukan generasi sehingga pantaslah dalam pembukaan UUD 1945 termaktub dan dengan tegas menyebutkan bahwa  Mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa indonesia, suluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan, keadilan sosial, perdamaian abadi ketertiban dunia dan yang paling penting adalah Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dengan cara cara tidak boleh putus sekolah putus pendidikan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. 

Suryadi yang juga menjabat sebagai sekretaris fraksi Partai Golkar DPRD Kota Malang yang punya pengalaman lebih dan faham soal skema pemerintah pusat yang telah mengubah skema beasiswa bidikmisi menjadi KIP (Kartu Indonesia Pintar) pada tahun  2020 ini menjadi satu kesatuan atau gayung bersambut dengan para penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) di tingkat SMA/SMK di otomatiskan bagi pemilik KIP itu bisa mendaftarkan diri beasiswa bidikmisi kemudian bagi yang semisal tidak mempunyai KIP ini di sekolah boleh juga mengajukan lewat surat keterangan tidak mampu dari Dinas Pendidikan dan Juga Dinas Sosial karena memang terkadang Kouta KIP yang diberikan di masing masing sekolah juga terbatas alias tidak bisa tercaver semua,Tentu pengalaman ini saya dapatkan semenjak sebagai Tenaga Ahli Komisi X DPR RI yang memang pada waktu itu di tugasi langsung oleh Bapak Ir. H. M. Ridwan Hisjam sebagai Pimpinan Komisi X DPR RI dari daerah Pemilihan Malang Raya hingga saat ini saya menjadi Wakil Rakyat Kota Malang yang berada di Komisi D DPRD Kota Malang 

Kami di Komisi D sudah menyampaikan persoalan skema ini baik ke Diknas dan terutama juga Ke Dinsos untuk di permudah urusannya ketika ada yang minta surat keterangan untuk mendapatkan beasiswa ini sehingga bisa dibantu bahkan kami sangat mendorong juga untuk di Perkuat basis layanan terpadu warga miskin kemudian saya lihat paparan Ibu Kepala Dinas Sosial Kota Malang saat kami kemaren berkunjung bahwa Pemerintah Kota Malang sudah wujudkan Pusat Kesejahteraan Sosial Puskesos di 57 kelurahan dengan menempatkan petugas masing-masing di kelurahan

Kesempatan berpendidikan memang merupakan Hak segenap bangsa bukan hanya milik orang yang kaya saja tetapi kewajiban Pemerintah juga untuk hadir kepada warganya yang kurang mampu dengan memberikan peluang yang sama dan kesempatan yang sama pula.Terang Suryadi.SPd,Politisi Muda Fraksi Golkar Dapil Kedungkandang. (ADV/dahlan)

ad
THIS IS AN OPTIONAL

Technology

MEMOonline.co.id, Kota Batu - Kedatangan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati, SE,...

MEMOonline.co.id, Sumenep – Demi memanjakan pengunjung, pengelola destinasi wisata Goa...

MEMOonline.co.id, Lumajang - Pasca pemanggilan dua pejabat pemkab Lumajang, diantaranya Kabag...

MEMOonline.co.id, Sampang - Ambruknya gedung di SDN Kara 2, Desa Kara,  Kecamatan Torjun, Kabupaten...

MEMOonline.co.id, Sumenep - Askab PSSI Kabupaten Sumenep, Jawa Timur kembali akan...

Komentar