Duh ! Korban Nyinyir Pimpinan DPRD Sumenep Meluas

Foto: indra Wahyudi beserta postingan nyinyirnya di medsos
1761
ad

MEMOonline.co.id, Sumenep - Etika komunikasi Indra Wahyudi Wakil Ketua DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur semakin runyam. Tidak hanya media, warga biasa juga kena imbas nyinyirnya politisi Partai Demokrat dua periode itu. 

Salah satu warga, Ajimuddin mengatakan, dirinya seakan menjadi korban komentar-komentar negatif dan merendahkan dari politisi Partai Demokrat itu. Bahkan, dalam satu komentar Indra di FB terkesan menyepelekan dia yang berstatus sebagai Pengamat Politik dan Kebijakan Publik. 

"Bahasa di sejumlah kolom komentar Indra Wahyudi itu menyimpan unsur merendahkan orang biasa dan mengagungkan jabatan," tegas mantan aktivis PMII Jogja ini.

Bahkan buruknya pola komunikasi pria asal Daerah Pemilihan empat (Dapil 4) itu juga diduga telah melanggar kode etik Partai Demokrat. Sebab, komunikasi publik yang buruk dengan berbagai cuitan di Media Sosial, dinilai tidak sesuai dengan Etika Politik Partai Besutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 

Hal itu berlandaskan pada AD/ART Partai Demokrat tahun 2015 yang ditanda tangani Sekretaris Jendral PD, Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII SH MH ACCS Bab I Pasal 5 tentang Etika Politik menyebutkan bahwa Etika Politik Partai Demokrat yaitu bersih, cerdas dan santun.

Menurut Aji sapaan akrabnya Aji Muddin, bahasa pada awalnya bersifat netral. Namun fikiran manusia memberinya muatan kepentingan bahkan sarat. Sehingga bahasa tidak saja merupakan alat komunikasi tetapi beralih menjadi media hegemoni untuk menundukkan dan menindas pihak lain dengan kekuasaan yang menyertainya.

"Sehingga apabila ada oknum pejabat yang tidak mampu memikul beban kekuasaannya sendiri, maka akan melahirkan bahasa-bahasa yang kurang teratur, ngos-ngosan dan terkesan jumawa," terang dia.

Sementara, Pengamat Hukum, Rausi Samorano, mengatakan bawah pimpinan harus luas dalam berfikir dan bijak dalam bersikap. Sebab, pimpinan DPRD bila mana mendapatkan suara terbanyak, tak berarti lepas kontrol dari masyarakat atau media.

"Pemimpin tak boleh jumawa karena sudah dipilih oleh rakyatnya dengan suara terbnyak. Pengawasan, penilaian langsung oleh dan dari rakyat itu penting," kata Pengamat Hukum, Rausi Samorano kepada wartawan.

Sebelumnya, Status Facebook, Wakil Ketua DPRD Sumenep, Indra Wahyudi, dari Fraksi Partai Demokrat, menyebutkan media "ecek2" yang cenderung mendiskreditkan dalam setiap pemberitaannya tak akan mengalahkan popularitas dirinya di mata masyarakat.(Bus/diens)

ad
THIS IS AN OPTIONAL

Technology

MEMOonline.co.id, Surabaya- Akhir-akhir ini dunia dikejutkan dengan serangan Iran kepada Israel melalui ratusan rudal balistik dan drone. Sebagian...

MEMOonline.co.id, Lumajang- Banjir yang melanda sebagian wilayah di kabupaten Lumajang, menjadi atensi bagi Kapolres Lumajang AKBP Mohammad Zainur...

MEMOonline.co.id, Lumajang- Kepolisian Sektor Klakah Polres Lumajang Jawa Timur, terus berinovasi dalam rangka menjaga keamanan wilayah hukum yang ia...

MEMOonline.co.id, Jakarta- Sudah 3 (tiga) periode Kabupaten Bekasi berada di bawah kepemimpinan Dani Ramdan sebagai PJ Bupati Bekasi, namun...

MEMOonline.co.id, Lumajang- Satresnarkoba Polres Lumajang berhasil mengamankan berinisial AR (39) yang hendak mengedarkan pil koplo, Rabu...

Komentar