foto: Penyampaian Nota Penjelasan Bupati Terhadap Raperda APBD Kabupaten Sampang Tahun 2020
Penyampaian Nota Penjelasan Bupati Terhadap Raperda APBD Kabupaten Sampang Tahun 2020
foto: Penyampaian Nota Penjelasan Bupati Terhadap Raperda APBD Kabupaten Sampang Tahun 2020
MEMOonline.co.id, Sampang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang Madura Jawa Timur, menggelar rapat paripurna Penyampaian nota penjelasan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020, Senin (7/10/2019).
Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi memaparkan, pada kebijakan umum, prioritas dan plafon pembangunan APBD 2020, telah disepakati bersama dengan legislatif pada 6 Agustus 2019.
Disebutkan bahwa ada beberapa prioritas pembangunan daerah tahun 2020.
"Diantaranya, peningkatan kualitas pembangunan pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana dasar masyarakat. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sektor unggulan pariwisata, agropolitan serta ekonomi kreatif didukung iklim investasi yang sehat," ungkapnya.
Lanjut H. Idi, juga untuk peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dan penanganan bencana. Peningkatan kualitas pelayanan publik didukung tata kelola pemerintah yang baik dan percepatan reformasi birokrasi.
Kemudian peningkatan harmonisasi masyarakat yang berbudaya, tertib, damai dan pembangunan gender.
"Apa yang kami sampaikan kepada DPR merupakan hasil musyawarah dan evaluasi anggaran program 2019 dengan semua pihak menjadi program tahun 2020," ungkapnya.
Program prioritas tersebut, salah satu target pemerintah yang harus terealisasi dan memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Sampang.
"Tentu, kami ingin masyarakat dapat menikmati program pemerintah. Khususnya pada bidang infrastruktur yang menjadi bagian akses peningkatan ekonomi masyarakat," lanjutnya.
Sebagai pemimpin daerah, pihaknya optimis supaya pembahasan Raperda APBD 2020 dilakukan secara efektif oleh legislatif dan dapat ditetapkan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
"Sehingga pelaksanaan program serta kegiatan dapat terealisasi tepat waktu dan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga bisa dirasakan oleh masyarakat secara optimal," pungkasnya. (fathur)
THIS IS AN OPTIONAL
Technology
Proyek Gedung PN Cibinong Senilai Rp14,3 Miliar Diwarnai Pelanggaran K3, Pekerja Tak Gunakan APD
MEMOonline.co.id, Bogor- Proyek pembangunan Gedung Pengadilan Negeri Cibinong, Kabupaten Bogor, yang menelan anggaran hingga Rp14.397.200.000, menuai...
Dana Bansos Terendus Kelompok Teror di Tahun 2025: Sebuah Alarm bagi Sistem Sosial Indonesia
OPINI- Pada tahun 2025, Indonesia dikejutkan oleh temuan mengejutkan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengungkap...
Kebijakan Bupati Lumajang Harapan Baru bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara
MEMOonline.co.id, Lumajang- Di bawah terik matahari pagi Alun-Alun Lumajang, Nuri Wahyuni (33), tenaga administrasi sekolah dasar, berdiri bersama...
Ajukan Skema PPPK Paruh Waktu, Bunda Indah: Tidak Ada Non ASN yang Diberhentikan
MEMOonline.co.id, Lumajang- Pemerintah Kabupaten Lumajang menunjukkan langkah afirmatif dan proaktif dalam menata ulang sistem kepegawaian daerah di...
Seorang Pelajar asal Lumajang Ditemukan tak Sadarkan diri di Gunung Lamongan
MEMOonline.co.id, Sumenep- Aldi seorang pelajar SMK di Kabupaten Lumajang, dikabarkan hilang pasca melakukan pendakian ke puncak Gunung Lemongan....
Komentar