Ketua DPRD Sumenep Pesan Pemerintah Tidak Keluarkan Ijin Tambak Udang Ilegal  di Desa Pakandangan Barat. Begini alasannya

MEMOonline.co.id, Sumenep -  Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, A Hamid Ali Munir melakukan inspeksi mendadak (sidak) lokasi tambak udang ilegal di Desa Pakandangan Barat, Kecamatan Bluto Sumenep, Senin (16/9/2019).

Dia meninjau langsung lokasi tambak yang tidak mengantongi izin itu. Selain tidak mengantongi izin, pengusaha tambak juga diduga melakukan reklamasi bibir pantai untuk membangun tambak tersebut.

"Ini adalah sebuah reklamasi yang sampai saat ini belum ada izin. Mudah-mudahan pemerintah yang di atasnya (Provinsi) segera menindak lanjuti (dugaan reklamasi)," kata Hamid.

Pengamatan di lokasi tambak, tidak terlihat adanya udang, namun, kincir angin terlihat menyala. 

"Ternyata memang tidak ada udang. Objektif saja, tapi mesin hidup. Dan pemerintah daerah memang tidak mengeluarkan izin dari tambak ini, karena secara administrasi belum memenuhi syarat," tambah dia.

Dia meminta, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep memberikan solusi terbaik terkait permasalahan yang sudah menjadi atensi di masyarakat itu. 

"Ini perlu menjadi atensi bersama, untuk duduk bersama. Bagaimana baiknya agar nantinya tidak ada keresahan dari masyarakat," tambah politisi PKB itu.

Dia juga pemerintah untuk memberikan tindakan positif. Mengingat, sering terjadi pengusaha di Sumenep, termasuk pengusaha tambak lebih dulu merintis usahanya sebelum mengajukan izin.

"Pemerintah berhak untuk tidak mengeluarkan izin ini, karena ini sudah benar-benar pelanggaran. Pemeintah harus kembali pada aturan main," tambahnya.

Bahkan, jika nantinya tambak tersebut tidak mendapat izin, pemerintah harus menutup tambak udang ilegal itu. 

"Jika nanti benar-benar tidak memiliki izin, maka tambak udang ini harus distop. Untuk memberikan efek jera," tukasnya. (Dus/diens)

THIS IS AN OPTIONAL

Technology

• 14/07/2025 - 21:48

42

Proyek Gedung PN Cibinong Senilai Rp14,3 Miliar Diwarnai Pelanggaran K3, Pekerja Tak Gunakan APD

MEMOonline.co.id, Bogor- Proyek pembangunan Gedung Pengadilan Negeri Cibinong, Kabupaten Bogor, yang menelan anggaran hingga Rp14.397.200.000, menuai...

• 14/07/2025 - 21:19

42

Dana Bansos Terendus Kelompok Teror di Tahun 2025: Sebuah Alarm bagi Sistem Sosial Indonesia

OPINI- Pada tahun 2025, Indonesia dikejutkan oleh temuan mengejutkan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengungkap...

• 14/07/2025 - 21:06

65

Kebijakan Bupati Lumajang Harapan Baru bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara

MEMOonline.co.id, Lumajang- Di bawah terik matahari pagi Alun-Alun Lumajang, Nuri Wahyuni (33), tenaga administrasi sekolah dasar, berdiri bersama...

• 14/07/2025 - 20:56

66

Ajukan Skema PPPK Paruh Waktu, Bunda Indah: Tidak Ada Non ASN yang Diberhentikan

MEMOonline.co.id, Lumajang- Pemerintah Kabupaten Lumajang menunjukkan langkah afirmatif dan proaktif dalam menata ulang sistem kepegawaian daerah di...

• 14/07/2025 - 13:11

108

Seorang Pelajar asal Lumajang Ditemukan tak Sadarkan diri di Gunung Lamongan

MEMOonline.co.id, Sumenep- Aldi seorang pelajar SMK di Kabupaten Lumajang, dikabarkan hilang pasca melakukan pendakian ke puncak Gunung Lemongan....