Manajemen Pemerintahannya Terkesan Amburadul,  Kelurahan Banyuanyar Sampang Jadi Sorotan

Foto : Lurah Banyuanyar Sampang ABD. Hadi purnomo
997
ad

MEMOonline.co.id, Sampang - Saat ini, manajemen pemerintahan di Kelurahan Banyuanyar Kecamatan/Kabupaten Sampang Madura Jawa Timur, dikeluhkan masyarakat.

Pasalnya, manajemen pemerintahan di kelurahan itu, terkesan amburadul. 

Hal itu, dikarenakan adanya dugaan nepotisme yang terjadi di lingkup Pemerintahan Kelurahan Banyuanyar.

Sehingga masalah tersebut bakal memicu  polemik baru bagi sudut pandang masyarakat terhadap roda pemerintahan Pemkab Sampang.

Karena masalah tersebut diperlihatkan dengan tatanan Pemerintahan di tingkat kelurahan yang terkesan tidak profesional dalam menjalankan roda pemerintahannya. 

Dalam masalah kepengurusan RW saja banyak kejanggalan, "Apalagi selama ini pihaknya tidak mengetahui terkait adanya pembentukan struktur kepengurusan RW yang baru," ungkap Salah satu RT di RW 1 Kelurahan Banyuanyar yang enggan namanya disebutkan kepada media ini, Rabu (10/9/2019). 

Sepengetahuan saya, pembentukan itu sejak dulu, namun untuk yang saat ini saya tidak tahu, dan ini pun saya baru mendengar kalau sudah terbentuk kepengurusan RW. Selama ini tidak ada undangan rapat atau musyawarah dalam pembentukan ini. Saya tidak merasa dilibatkan.

"Pembentukan RW itu saya tidak tahu, undangan saja tidak ada, apalagi rapat," ungkapnya. 

Hal senada juga diungka SR, salah satu tokoh masyarakat setempat, menurutnya juga selama ini pihaknya tidak mendengar kabar adanya musyawarah dalam pembentukan kepengurusan RW. Namun, tiba-tiba pihaknya mendengar bahwa kepengurusan RW 1 sudah terbentuk.

"Di kepengurusan RW disini Dinasti, meskipun dalam aturan tidak ada, alangkah lebih baik kalau kepengurusan itu mengikuti aturan yang ada yaitu terbuka, ini semua demi kemajuan lingkungan ini," ungkapnya. 

Terpisah, Lurah Banyuanyar Abd. Hadi Purnomo saat dikonfirmasi mengatakan, pihak terpaksa mengambil sikap kepengurusan RW secara instan lantaran desakan rentan waktu yang terlalu dekat. 

"Lantaran desakan terkait rentang waktu oleh Dispendaloka  dengan alasan adanya dana operasional RT/RW yang bakal dikeluarkan dan dimasukkan ke anggaran," jelasnya. 

Lanjut Hadi Purnomo, atas desakan itu saya pasrahkan kepada Ketua RW agar segera membentuk seksi-seksi kepengurusan, yang sebelumnya hanya ada Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Dan hal itu tidak ada aturannya, asal ada kesepakatan. 

"Kami dapat tekanan dari Dispendaloka untuk segera membentuk kepengurusan RW, ini untuk dana operasional RT/RW, makanya kami perintahkan RW untuk membentuk kepengurusan, meskipun itu tidak melalui proses yang ada, hal itu juga diketahui Camat setempat," ungkapnya. 

Sementara Camat Sampang, Yudhi Adhidarta mengatakan, atas keterangan Lurah bahwa terbentuknya kepengurusan RW 1 sebelumnya telah dilakukan rapat, serta hasil kesepakatan bersama dan disetujui RT. 

"Menurut keterangan Lurah Banyuanyar, kepengurusan RW sudah dilakukan sesuai prosedur yang ada," jelas Yudhi. 

Lanjur Yudhi, adanya kepengurusan RW di Kelurahan Banyuanyar itu sudah sesuai aturan, karena hal itu sudah dijelaskan oleh Lurah setempat, bahwa kepengurusan RW sudah sesuai aturan yang ada. 

"Kami ikuti aturan yang ada, sesuai laporan dari Lurah setempat, terkait kepengurusan Dinasti, itu bukan kewenangan saya,  karena dalam struktur kepengurusan RW tidak disebutkan antara anak, saudara dan cucu, meskipun dalam aturan itu tidak ada," pungkasnya. (Fathur/diens).

 

ad
THIS IS AN OPTIONAL

Technology

MEMOonline.co.id, Sumenep - Warga Dusun Makalah, Desa Padangdangan, Kecamatan...

MEMOonline.co.id, Jember – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Jember,...

MEMOonline.co.id, Bekasi - Cikarang Pusat - Dihadapan para Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Staf Ahli di lingkungan Pemerintah Kabupaten...

MEMOonline.co.id, Sumenep - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur kembali melakukan penyegadan sejumlah jajaran Kepolisian...

MEMOonline.co.id, Sampang - Pimpinan definitif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten...

Komentar