Fotp: Sejumlah pemuda Montorna saat melaporkan dugaan penyimpangan raskin 2015-2017 ke kejari sumenep
Montorna Bergolak, Dugaan Kasus Penyimpangan Raskin Tahun 2015-2017 Dilaporkan Sejumlah Pemuda ke Kejari
Fotp: Sejumlah pemuda Montorna saat melaporkan dugaan penyimpangan raskin 2015-2017 ke kejari sumenep
MEMOonline.co.id, Sumenep - Sejumlah pemuda yang mengatasnamakan Forum Masyarakat dan Pemuda Montorna, Kecamatan Pasongsongan, mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, Madura, Jawa Timur, Senin (19/8/2019).
Mereka melaporkan dugaan penyimpangan bantuan beras untuk warga miskin tahun 2015-2017.
Sebab selama tiga tahun bantuan beras bersubsidi yang saat ini berubah nama menjadi bantuan untuk keluarga sejahtera (Rastra) disinyalir tidak terdistribusi sebagaimana mestinya.
"Alhamdulillah laporan kami telah diterima di Kejari," kata Imamuddin, salah satu pemuda asal Kabupaten Sumenep saat ditemui di Kejari.
Setumpuk berkas laporan itu kata dia berisikan beberapa dokumen penting. Salah satunya berisi surat pernyataan salah satu warga yang masuk daftar menerima manfaat (DPM) yang mengaku tidak pernah menerima bantuan.
"Ada sekitar 543 DPM di Montorna, hasil investigasi yang kami lakukan rata-rata tidak menerima utuh selama satu tahun. Ada yang hanya menerima dua kali dalam setahun," jelasnya.
Bahkan lanjut dia, pendistribusian dilakukan dengan cara dibagi rata. Sehingga DPM tidak menerima dengan utuh. "Karena saat didistribusikan sudah tidak lagi dengan sak "bulog", melainkan sudah dibungkus dengan plastik warna hitam, ada yang berisi sekitar 3-4 Kg," tegasnya.
Dia berharap Kejari serius memproses laporan itu.
"Jika ada bukti-bukti yang kurang, kami siap untuk melengkapi. Karena ini hanya laporan awal," ungkapnya.
Sesuai aturan bantuan rastra didistribusikan setiap bulan dengan kuota 15 Kg dengan uang tebusan Rp1.600 per Kg. Namun, setelah program dirubah menjadi Program Rastra, setiap DPM hanya menerima sebanyak 10 Kg dan dibagikan secara gratis.
Sementara Kasi Intel Kejari Sumenep Novan Bernadi belum bisa dimintai keterangan. Sebab mantan Kasi Pidum Kejari Klaten itu sedang tidak menjalankan tugas di luar kantor.
"Kasi intel masih ada diluar," kata Hendri Kadarisman, salah satu pegawai Kejari Sumenep pada media. (Ita/diens)
THIS IS AN OPTIONAL
Technology
Dugaan Kebocoran Dana BOS di SMKN 1 Sampang Dilaporkan ke Kejari
MEMOonline.co.id, Sampang- Mencuatnya dugaan kebocoran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMKN 1 Sampang terus bergulir....
Duh! Sejumlah Anak Murid di SD Quba Klanting Tidak Diperbolehkan Ikuti Ujian
MEMOonline.co.id, Lumajang- Sejumlah murid di Sekolah Dasar Quba (Qur'an Bahrusyisyifa) Desa Klanting Kecamatan Sukodono Lumajang, hari ini tak...
Desa Pakusari Bentuk Koperasi Merah Putih, Wujudkan Instruksi Presiden untuk Ketahanan Pangan dan Ekonomi Desa
MEMOonline.co.id, Jember- Pemerintah Desa Pakusari, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, resmi membentuk kepengurusan Koperasi Desa Merah Putih...
SMKN 1 Sampang Tuai Sorotan
MEMOonline.co.id, Sampang- SMKN 1 Sampang, Madura, Jawa Timur tua sorotan. Bagaimana tidak, anggaran dana Bantuan Operasi Sekolah (BOS) yang...
Komisi II DPRD Sumenep Geram Tiga BUMD “Hanya Nyusu” PAD dan Bebani Anggaran
MEMOonline.co.id, Sumenep- Komisi II DPRD Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, melayangkan kritik keras terhadap tiga Badan Usaha Milik Daerah...
Komentar