Sempat di PAW, Poltisi PAN di  DPRD Sumenep Kembali Masuk Kantor 

Foto: H. Iskandar di ruang komisi II DPRD Sumenep
2762
ad

MEMOonline.co.id, Sumenep - Kisruh pergantian antar waktu (PAW) Anggota Komisi II DPRD Sumenep antara Iskandar dan Ahmad berakhir. Saat ini Iskandar kembali masuk kantor sebagaimana anggota DPRD lain.

"Mulai hari ini saya sudah masuk kantor, dan saya tadi sudah ketemu dengan Pimpinan (Ketua DPRD)," kata Iskandar, saat ditemui di Komisi II DPRD Sumenep, Senin,

Iskandar mengatakan masuknya ke kantor DPRD itu berdasarkan surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.435/766/011.2/2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep tertinggal 29 Juli 2019.

Surat tersebut merupakan pencabutan Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 2 Pebruari 2018 Nomor 171.435/151/011.2/2018 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep.

"Surat ini sudah kami terima sejak Jumat kemarin. Saya terima dari Bagian Hukum DPRD Sumenep," ungkapnya.

Dengan adanya surat itu kata Iskandar, semua hak dan kewajibannya sebagai Anggota DPRD Sumenep Periode 2014-2019 dinyatakan sah demi hukum.

"Jadi, tidak perlu ada pelantikan lagi. Karena pelantikan saya sudah pada 2014 lalu," tegasnya.

Sebelumnya, H Iskandar mengajukan gagatan ke Pengadilam Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, terkait dikeluarkannya surat keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur Nomor 171.435/151/011.2/2018 tentang pemberhentian anggota DPRD Sumenep atasnama H Iskandar, tertanggal 2 Februari 2018. Saat itu PTUN mengabulkan semua permohonan yang dilakukan oleh Iskandar.

Kemudian termohon mengajukan banding ke PT TUN. Namun, Pada 11 Oktober lalu, PT TUN Surabaya menolak banding yang dilakukan oleh pihak gubernur Jatim dan Ahmad atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya yang mengabulkan gugatan Iskandar atas SK Gubernur Jatim tentang pemberhentian Iskandar sebagai anggota DPRD Sumenep, dengan surat putusan PT TUN nomor 181/B/2018/PT.TUN.SBY

Kemudian pada 12 Maret 2019 MA menolak kasasi yang diajukan oleh Gubernur Jawa Timur dan Ahmad atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya yang mengabulkan gugatan Iskandar atas SK Gubernur Jatim tentang pemberhentian Iskandar sebagai anggota DPRD Sumenep.

Ada tiga pokok perkara dalam surat putusan MA nomor 105 K/TUN/2019 tersebut. Yakni, menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I Gubernur Jawa Timur, Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II Ahmad tidak diterima, menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500 ribu.

Putusan MA tersebut menguatkan putusan PTUN Surabaya nomor 35/G/2018/PTUN.SBY tertanggal 12 Juli 2018. Dalam pututsan tersebut, PTUN memutuskan mengabulkan gugatan Iskandar atas SK Gubernur Jatim tentang PAW. (Ita/diens)

ad
THIS IS AN OPTIONAL

Technology

MEMOonline.co.id, Bekasi - Cikarang Pusat - Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja, berharap diperayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik...

MEMOonline.co.id, Jakarta - Untuk memperingati HUT RI ke 74, beragam perlombaan digelar Polsek Kalideres  bersama para pengungsi...

MEMOonline.co.id, Kota Batu - Pemerintah Kota Batu menggelar upacara bendera detik - detik Proklamasi untuk memperingati HUT...

MEMOonline.co.id, Sidoarjo - Perjuangan menjadikan peringatan HUT Ke-74 Kemerdekaan RI sebagai momentum kebangkitan Indonesia...

MEMOonline.co.id, Lumajang - Sedikitnya 368 Napi (Nara Pidana), Lembaga Pemasyarakatan kelas II B...

Komentar