foto: Achmad Novel, pengamat hukum Sumenep
Pengamat Hukum Sarankan Tempuh PTUN Bila Pelantikan Komisioner KI Sumenep Bermasalah
foto: Achmad Novel, pengamat hukum Sumenep
MEMOonline.co.id, Sumenep - Pengamat Hukum asal Kabupaten Sumenep Ach. Novel menyarankan untuk menempuh jalur hukum bagi yang merasa dirugikan dengan keputusan pelantikan lima komisioner Komisi Informasi (KI) yang baru dilantik.
"Bisa langsung ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), sebab ada celah yang bisa digugat di sana,” kata Novel, Rabu (27/3/2019)
Pelantikan Komisioner KI Periode 2019-2023 digelar di tengah polemik proses fit and proper test di DPRD setempat. Sebab, belakangan berhembus jika pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan dinilai cacat hukum, lantaran tidak ada skoring (nilai) dan juga pelaksanaanya melebih ambang batas 30 hari kerja. Sehingga, pelantikan dinilai terkesan dipaksakan.
Bahkan Novel menilai pelantikan yang digelar di Pendopo Keraton terkesan dipaksakan oleh Bupati Sumenep.
"Mestinya pelantikan dilakukan saat semua sudah selesai. Saat ini masih berpolemik, ternyata pelantikan sudah dilakukan,” ungkapnya.
Salah satu yang perlu diselesaikan kata dia, mengenai keputusan pimpinan DPRD jika pelaksanaan uji kelayakan itu tidak bisa ditindaklanjuti. Sehingga, mempertanyakan dasar pelantikan itu.
"Nah, ini yang perlu dipertanyakan. Selain itu, kami menduga menduga juga tak sesuai dengan PERKI (Peraturan Komisi Informasi) nomor 4. Soal skoring dan ambang batas pelaksanaan uji kelayakan. Jadi, kalau melihat proses ada celah untuk di PTUNkan,” tegasnya.
Sebelumnya Bupati Sumenep A. Busyro Karim mengatakan jika pelantikan itu sufah sesuai dengan prosedur. Sebab, pihaknya hanya menindaklanjuti sesuai rekomendasi dari DPRD.
"Ada surat dari DPRD untuk ditindaklanjuti, ya saya tindaklanjuti,” katanya usai pelantikan di Pendopo Keraton, saat ditanya soal polemik proses rekrutmen KI.
Mantan Ketua DPRD Sumenep dua periode itu tidak menjelaskan secara rinci soal dasar pelantikan tersebut. Bahkan terkesan tidak menghiraukan, dia terburu-buru menuju Rumah Dinas Bupati yang berada di sebelah utara Pendopo Keraton.
Ditanya soal isu jika SK pelantikan akan digugat ke PTUN, Busyro tidak mempermasalahkan. “Itu masalah lain ya,” tegasnya. (Ita/diens)
THIS IS AN OPTIONAL
Technology
Pesan Penting Bunda Indah di Momen Milad ke-2 RSNU Permata Lumajang
MEMOonline.co.id, Lumajang- Bupati Lumajang Indah Amperawati (Bunda Indah) menyampaikan pesan penting yang menggugah kesadaran publik nasional: rumah...
Dibuka Gubernur Lemhanas, Munas II PJS Jadi Tonggak Perjuangan Menuju Konstituen Dewan Pers
MEMOonline.co.id, Palu- Musyawarah Nasional (Munas) II Pro Jurnalismedia Siber (PJS) resmi dibuka oleh Gubernur Lemhanas RI, Dr. TB Ace Hasan...
Tanamkan Nasionalisme Sejak Dini, Bupati Fauzi Perkenalkan Wajah Bung Karno Pada Anak TK dan PAUD Lewat Lomba Mewarnai
MEMOonline.co.id, Sumenep- Komunitas Kanca Pendidikan (KKP) Kabupaten Sumenep sukses menggelar kegiatan edukatif dan inspiratif bertajuk Lomba...
Hasil Penjaringan Perangkat Desa Jatisari Lumajang Diprediksi 'Kandas' Ini Kata Camat
MEMOonline.co.id, Lumajang- Abdillah Irsyad Camat Tempeh Kabupaten Lumajang, merespon peristiwa indikasi kecurangan dalam tahapan seleksi/penjaringan...
Warga Desa Bangsalsari - Jember Kabur Usai Kasus Dugaan Pencabulannya Dilaporkan ke Polisi
MEMOonline.co.id, Jember- Seorang pria berinisial A, Warga desa Bangsalsari kecamatan Bangsalsari, yang merupakan terlapor dugaan pencabulan anak di...
Komentar