
MEMOonline.co.id, Pamekasan - Polemik bantuan dana hibah provinsi Jawa Timur terus bergulir di Kabupaten Pamekasan. Pasalnya, selain adanya indikasi fee proyek yang tembus hingga 35%, juga disinyalir maraknya diakui dana desa (DD) dan ditengarai adanya pekerjaan fiktif, Rabu, (2/1/2019).
Parahnya, Kepala Desa (Kades) Plakpak yang sempat berjanji akan memfasilitasi bertemu dengan Ketua kelompok masyarakat (Pokmas) penerima bantuan dana hibah provinsi Jawa Timur tahun 2017, tak kunjung merespon.
Padahal, saat dimintai keterangan dirumahnya pada (28/12/2018) kemaren, Kades Plakpak melalui putranya Ahmad Fausi menyatakan siap mempertemukan dengan kelima Ketua Pokmas. "Secepatnya saya pertemukan," kata Fausi.
Tak berhenti disitu, bahkan setelah munculnya pemberitaan terkait janjinya yang akan memfasilitasi itu, Fausi meminta untuk merembukkan ulang persoalan itu.
"Lek, kalo terkait ini musyawarah dulu jangan pas nulis di media, klarifikasi dulu sampek clear, biar sama2 jelas..!," tulis Fausi melalui via WhatsApp (29/12/2018).
Bahkan, berselang beberapa hari kemudian, saat ditanya mengenai Ketua kelima Pokmas didesanya itu, calon DPRD Pamekasan Dapil 4 itu tak kunjung membalasnya. Jangankan membalasnya, membuka pesan WhatsApp-nya pun tidak.
Hingga, dengan adanya tindakan yang seperti itu, besar kemungkinan pihak Ketua Pokmas dan pihak Kepala Desa Plakpak ditengarai ada kong-kalikong persoalan dana hibah 2017 itu.
Perlu diketahui, kelima Pokmas yang berada di Desa Plakpak itu diantaranya; Pokmas Ispalmisjah, Kencana, Mutiara, Sehati dan An-Nur. Masing-masing pekerjaan ada yang menerima anggaran 100 juta hingga 200 juta. (Faisol)