
MEMOonline.co.id, Sumenep- Tujuh fraksi di DPRD Kabupaten Sumenep menyampaikan pandangan umum mereka terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna di Graha Paripurna DPRD, Kamis (10/07/2025).
Fraksi PDI Perjuangan menyambut baik peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1 persen.
Fraksi yang diketuai H. Hosnan itu menilai pertumbuhan tersebut sebagai indikator positif kemajuan daerah. Mereka juga menyatakan komitmennya untuk terus mendorong peningkatan PAD agar pembiayaan daerah lebih mandiri.
Fraksi Gerindra-PKS memandang APBD 2025 sebagai momentum krusial untuk optimalisasi program pembangunan demi kesejahteraan rakyat.
Ketua fraksi, Holik, menyampaikan enam catatan penting: optimalisasi PAD, efisiensi belanja, pengelolaan pembiayaan, transparansi, partisipasi masyarakat, dan penguatan SDM aparatur.
“APBD harus menjadi instrumen pembangunan yang inklusif dan berpihak kepada rakyat,” tegasnya.
Fraksi PAN menyoroti pentingnya efisiensi belanja operasional yang dinilai masih terlalu besar.
Ketua fraksi, Gunafi Syarif Arrodhy, juga mendukung kenaikan anggaran belanja tidak terduga sebesar 14 persen sebagai langkah antisipatif terhadap potensi dampak fenomena alam seperti aphelion yang dapat memengaruhi sektor pertanian dan kesehatan.
Fraksi PPP melalui ketuanya, Dr. Moh. Asya’ari Muthhar, mengingatkan pentingnya menjaga belanja wajib seperti pendidikan dan kesehatan sesuai aturan perundangan.
Fraksi ini juga mengulas data perubahan pendapatan yang mengalami penurunan 6 persen, sementara PAD meningkat 1 persen.
Mereka mendorong OPD untuk terus melakukan inovasi penggalian potensi pendapatan daerah.
Fraksi Demokrat menegaskan bahwa perubahan APBD adalah bentuk respons aktif pemerintah terhadap kondisi aktual, bukan sekadar proses administratif.
Ketua Fraksi Mulyadi mengingatkan pentingnya sinkronisasi ulang terhadap program pembangunan agar kesinambungan tetap terjaga.
Fraksi NasDem fokus pada isu strategis seperti kesenjangan pembangunan antara kepulauan dan daratan.
Ketua fraksi, H. Muta’em, mendorong alokasi anggaran yang lebih berpihak pada pembangunan infrastruktur, pos keamanan laut, dan pelabuhan di wilayah kepulauan.
Selain itu, perhatian terhadap penanganan banjir dan pencemaran lingkungan juga menjadi sorotan.
Fraksi PKB mengapresiasi kenaikan PAD namun mengingatkan bahwa kontribusinya masih di bawah 10 persen dari total APBD. Ketua Fraksi, Rasidi, mendorong pembentukan tim khusus untuk mengkaji potensi PAD yang belum tergarap.
Fraksi ini juga menyoroti penurunan drastis belanja modal hampir 50 persen dan mengajak pemerintah untuk bekerja lebih maksimal dengan pendekatan kreatif agar pembangunan tetap berjalan efektif.
Secara keseluruhan, seluruh fraksi menyampaikan dukungan terhadap Raperda perubahan APBD 2025 dengan berbagai catatan kritis dan harapan, agar pengelolaan anggaran dapat lebih efisien, tepat sasaran, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan yang ada.
Penulis : Alvian
Editor : Udiens
Publisher : Syafika Auliyak