
MEMOonline.co.id, Sumenep- Komisi II DPRD Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, melayangkan kritik keras terhadap tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai tidak memberikan kontribusi berarti terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketiga BUMD yang menjadi sorotan adalah PT Sumekar, PD Sumekar, dan PT Wira Usaha Sumekar (WUS). Hingga kini, ketiganya dianggap belum menunjukkan kinerja yang mendukung peningkatan pendapatan daerah.
Anggota Komisi II dari Fraksi PKB, Rasidi, menyatakan bahwa kondisi tersebut memerlukan evaluasi menyeluruh, baik dari sisi manajemen maupun strategi bisnis.
“Selama ini mereka tidak memberikan PAD, bisa dikatakan nol kontribusi. Padahal, BUMD dibentuk untuk menopang pembangunan daerah melalui peningkatan pendapatan,” tegas Rasidi dalam rapat yang digelar Senin (5/5/2025).
Ia menambahkan, keberadaan BUMD seharusnya menjadi aset, bukan beban anggaran. Oleh karena itu, Pemkab Sumenep didorong untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengevaluasi kinerja BUMD tersebut.
Berbeda dengan tiga BUMD itu, Rasidi menilai PDAM dan BPRS Bhakti Sumekar justru telah menunjukkan progres positif dengan kontribusi nyata meski belum signifikan.
“Kita ingin BUMD lain bisa meniru kinerja PDAM dan BPRS. Evaluasi bukan semata-mata kritik, tapi langkah untuk membangun tata kelola yang lebih profesional dan produktif,” ujarnya.
Komisi II DPRD Sumenep juga berencana memanggil jajaran direksi dari ketiga BUMD tersebut guna meminta penjelasan langsung dan menyusun rekomendasi perbaikan untuk ke depan.
Langkah ini diharapkan dapat memacu peran aktif BUMD dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Penulis : Alvian
Editor : Udiens
Publisher : Syafika Auliyak