Soal Riuh Rokok Ilegal, Anggota DPRD Sumenep Desak Pemerintah Fasilitasi Produsen Lokal dengan Cukai Murah

Foto: Hairul Anwar, ST., MT., Usai Dilantik Menjadi Anggota DPRD Sumenep Periode 2024-2029 di Pendopo Agung
2763
ad

MEMOonline.co.id, Sumenep- Dibalik riuhnya rokok tanpa cukai (biasa disebut rokok ilegal) yang belakangan menjadi sorotan banyak pihak, membuat anggota DPRD Sumenep asal Dapil 4 ini mengelus dada.

Pasalnya, rokok yang diproduksi oleh produsen lokal dan selama ini sudah banyak menopang prekonomian masyarakat, saat ini sedang diburu oleh petugas Bea Cukai.

Hal dilakukan, lantaran rokok yang diproduksi oleh produsen lokal itu, tidak membayar pajak pada negara.

"Ini tidak boleh dibiarkan, pemerintah harus hadir dalam masalah ini," kata Hairul Anwar, anggota DPRD Sumenep asal Dapil 4, Senin (07/10/2024).

Menurutnya, pemerintah harus memberikan fasilitas kepada produsen rokok lokal berupa cukai yang lebih terjangkau.

Hal ini penting dilakukan untuk mendukung keberlangsungan industri rokok lokal yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah.

"Cukai yang tinggi menjadi beban berat bagi para produsen kecil, sehingga membutuhkan dukungan dari pemerintah agar tetap bisa bersaing di pasar," terangnya.

Apalagi produsen rokok lokal saat ini sedang menghadapi tekanan akibat pembatasan cukai murah.

Dan mereka (produsen rokok lokal red) menganggap pembatasan cukai murah menghambat bisnis dan meningkatkan biaya produksi.

Mereka berpendapat bahwa kebijakan ini membuat mereka sulit bersaing dengan perusahaan besar dan dapat memukul kelangsungan usaha kecil.

"Kalau pemerintah tidak hadir dalam urusan cukai murah, maka secara perlahan produsen rokok lokal akan sirna dan ekonomi masyarakat akan kembali terpuruk," katanya.

Oleh sebab itu, pihaknya berharap pemerintah tidak menutup mata, dan memperjuangkan produsen rokok lokal agar memperoleh cukai murah supaya tidak diuber terus oleh petugas Bea Cukai.

"Pemerintah jangan hanya melindungi perusahaan rokok besar yang karena dianggap banyak menyetor pendapatan pada negara, lantas membiarkan produsen rokok lokal yang nyata berkontribusi pada peningkatan ekonomi masyarakat. Pemerintah harus adil dan memperhatikan produsen rokok lokal yang banyak mempekerjakan masyarakat lokal," pungkasnya.

Penulis    :   Red/abi_ilma

Editor        :   Udiens

Publisher  :  Syafika Auliyak

ad
THIS IS AN OPTIONAL

Technology

MEMOonline.co.id, Lumajang- Peristiwa na'as menimpa Yuni, warga Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang Jawa Timur. Dua motornya raib...

MEMOonline.co.id, Lumajang- Pemerintah Kabupaten Lumajang menegaskan komitmennya dalam membangun ekosistem pembinaan atlet lokal yang berkelanjutan...

MEMOonline.co.id, Lumajang- Pemerintah Kabupaten Lumajang menegaskan penertiban aktivitas pertambangan, terutama tambang pasir ilegal dan merusak...

MEMOonline.co.id, Lumajang- Sebuah pelaksanaan proyek fisik talud di Jalan Raya Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang dipertanyakan....

MEMOonline.co.id, Jember- Dafid Warga Gumuk Sari, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, motornya ditarik paksa oleh salah seorang tak dikenal saat...

Komentar