Close

Bahas Isu Demokrasi dan Putusan MK di FGD, PA GMNI Sumenep: Demokrasi atau Konspirasi di Pilkada 2024 ?

Foto: FGD PA GMNI Sumenep, Minggu (25/08/2024) Malam.
255
ad

MEMOonline.co.id, Sumenep- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Persatuan Alumni (PA) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Sumenep, Madura, bersama Yayasan Pusat Studi Bung Karno (YPSBK) Madura, menggelar Focus Group Discussion (FGD) di sebuah kafe di Jl. Trunojoyo, Desa Gedungan, Kecamatan Batuan, Minggu (25 Agustus 2025) malam.

Diskusi ini mengusung tema "KAWAL DEMOKRASI INDONESIA (PUTUSAN MK NO. 60/PUU-XXII/2024, PUTUSAN MK NO. 70/PUU-XXIII/2024 dan PUTUSAN MA NO. 23/P/HUM/2024): DEMOKRASI ATAU KONSPIRASI?" PA GMNI Sumenep mempertanyakan dan mempertegas kondisi demokrasi Indonesia menjelang Pilkada serentak 2024 yang akan digelar pada 27 November 2024.

Ketua Dewan Pembina YPSBK Madura, Darul Hasim Fath, dalam sambutannya mengatakan, dinamika politik beberapa waktu terakhir mengisyaratkan kemunculan kembali pola-pola Orde Baru. Menurutnya, jika tidak ditanggapi dengan tepat, bangsa ini bisa menghadapi "De-Soekarnoisasi Jilid II" seperti yang terjadi pada masa Orde Baru.

"Kita semua sepakat untuk memastikan cita-cita republik, seperti yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945: merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur," ujar Darul.

Melalui FGD ini, PA GMNI Sumenep bertujuan menghimpun gagasan dan komitmen bersama untuk merawat bangsa. Darul menegaskan bahwa seluruh kepentingan personal, monarki, dan oligarki yang selama ini menggerogoti demokrasi harus segera diakhiri.

"Acara malam ini adalah isyarat bahwa dari Sumenep akan terkirim pesan ke seluruh negeri bahwa kami tetap setia pada ajaran Bung Karno. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia masih menjadi cita-cita kami bersama," tambah Darul.

Ketua DPD PA GMNI Jawa Timur, Deni Wicaksono, melalui Wakil Ketua Bidang Hubungan Pemuda dan Mahasiswa DPD PA GMNI Jawa Timur, Nur Faisal, M.H., menyatakan bahwa tema diskusi ini sangat relevan dengan perkembangan konstitusi saat ini, terutama terkait RUU Pilkada 2024 yang dalam waktu singkat hendak disahkan.

"Kami di Jawa Timur mempertanyakan, apakah putusan MA No. 23/2024 dan putusan MK No. 60 dan 70/2024 merupakan kemajuan demokrasi atau justru konspirasi? Jangan pasrahkan nasib bangsa ini pada segelintir oligarki yang hanya mengejar kekuasaan," ujar Nur Faisal.

Nur Faisal juga mengkritik partai politik yang dianggap telah kehilangan ruhnya dan tidak menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, serta yudikatif sebagaimana mestinya. Menurutnya, situasi demokrasi saat ini tidak perlu terjadi jika sistem trias politika berjalan sesuai konstitusi.

"Konstitusi kita diacak-acak dan diubah sesuai kepentingan oligarki yang hanya memikirkan kepentingan pribadi dan keluarga mereka," tegasnya.

Penulis     :   Elok Andriani

Editor        :   Udiens

Publisher  :  Syafika Auliyak

ad
TAG :
THIS IS AN OPTIONAL

Technology

50

MEMOonline.co.id, Sumenep- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, di bawah kepemimpinan Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, SH., MH.,...

50

MEMOonline.co.id, Sumenep- Rapat Kerja (Raker) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Sumenep Tahun 2025 digelar pada Senin, 9 September...

87

MEMOonline.co.id, Pasuruan- Dugaan penyelewengan dana Program Indonesia Pintar (PIP) mencuat di lingkungan pendidikan yang berada di bawah pengawasan...

92

MEMOonline.co.id, Sumenep- Selain soal EO tunggal, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, mendesak penyelenggara...

48

MEMOonline.co.id, Bangkalan- Kemarau yang terjadi di sejumlah wilayah di Bangkalan mengakibatkan kekeringan. Akibatnya, warga sulit mendapatkan air...

Komentar