Banggar DPRD Sumenep Dorong Pemkab Atasi Tingginya SILPA di APBD 2023 dengan Inovasi dan Efisiensi

Foto: Abu Hasan, Juru Bicara Banggar DPRD Sumenep (by. Ibnu)
1049
ad

MEMOonline.co.id, Sumenep- Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, telah memberikan beberapa saran kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep terkait tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) dalam APBD 2023. Sisa dana ini tercatat sebesar Rp411.542.023.795,53, yang terdiri dari defisit sebesar Rp12.075.268.789,88 dan pembiayaan netto sebesar Rp423.617.292.585,41.

Juru Bicara Banggar DPRD Sumenep, Abu Hasan, menyampaikan dua poin penting dalam sidang paripurna terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 pada Senin, 3 Juni 2024. Abu Hasan menekankan bahwa Banggar merasa berkewajiban memberikan saran agar mendapatkan perhatian serius dari Pemkab Sumenep.

"Banggar menyarankan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menciptakan 'Kemandirian Keuangan Daerah' dengan terus berkreasi dan berinovasi," ujarnya. Ia juga menekankan perlunya perbaikan dalam perangkaan perencanaan, mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas alokasi anggaran di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama terkait penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, pangkat, tunjangan tambahan, dan mutasi pegawai dengan maksimum acress sebesar 1% untuk OPD beranggaran besar dan 2% untuk OPD beranggaran kecil.

Abu Hasan mengungkapkan bahwa besarnya SILPA menunjukkan bahwa sejumlah besar anggaran tidak terserap dengan baik, yang menunjukkan adanya kegagalan dalam perencanaan kegiatan oleh Pemkab. "Diskusi bersama telah dilakukan Banggar dengan beberapa dinas terkait untuk membahas kendala yang menyebabkan tingginya SILPA," tuturnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergisitas dan keharmonisan antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan daerah. "Hal ini penting untuk mencapai masyarakat Sumenep yang makmur dan sejahtera," tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menyatakan bahwa saran dari Banggar DPRD merupakan masukan berharga untuk penyempurnaan penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan APBD di masa mendatang.

Penulis     :   Alvian

Editor        :   Udiens

Publisher  :  Syafika Auliyak

ad
THIS IS AN OPTIONAL

Technology

MEMOonline.co.id- Khayalan untuk ikut perayaan 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Nusantara (IKN) pun sempat membersit di ujung harapan dalam kondisi...

MEMOonline.co.id, Surabaya- Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali menjadi sorotan usai mengeluarkan fatwa yang menimbulkan kontroversi. Dalam...

MEMOonline.co.id, Malang- Pengasuh Pesantren Luhur Malang, Moh. Danial Farafish, S.H., S.Hum., M.Ag., atau akrab disapa Gus Danial ikut meramaikan...

MEMOonline.co.id, Lumajang- Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Sukodono Lumajang (SKODSA) menggelar haflah akhirussanah atau perayaan akhir tahun...

MEMOonline.co.id, Lumajang- Banyak kepala desa yang keluar saat prosesi serah terima SK perpanjangan masa jabatan, ternyata membuat Pj. Bupati...

Komentar