MEMOonline.co.id, Jakarta- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Analisis Jabatan (Anjab) Angkatan I serta Diklat Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Angkatan I. Kegiatan ini diikuti oleh pejabat fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota.
Dalam sambutannya, Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk membantu penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Selain itu, kegiatan ini juga mengevaluasi kinerja instansi pemerintah agar lebih akuntabel dan profesional, sehingga terwujud good governance.
Sugeng menekankan pentingnya diklat ini bagi para PPUPD agar dapat menerapkan e-government yang telah dicanangkan. Tahun 2024 merupakan ujung tombak reformasi birokrasi Indonesia menuju pemerintahan kelas dunia.
"Di era society 5.0 yang penuh dengan kemajuan teknologi, kebiasaan dan harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik berbasis e-government semakin meningkat. Oleh karena itu, kita harus melakukan upaya peningkatan di sektor pelayanan publik," ujarnya di Hotel Vasaka, Jakarta Timur, Senin (13/5/2024).
Sugeng berharap, diklat ini dapat mendorong praktik pemerintahan yang baik, sehingga kinerja pelayanan publik menjadi lebih optimal.
Penulis : Puspen Kemendagri
Editor : Udiens
Publisher : Syafika Auliyak