Ketua KPU Kabupaten Bekasi Klarifikasi Kala KOMPI Pertanyakan Transparansi Dana Kampanye Parpol dan Caleg

Foto: Gambar Ilustrasi Kantor KPU Kabupaten Bekasi
1674
ad

MEMOonline.co.id, Bekasi- Pemilihan Umum merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih seseorang mengisi jabatan pemerintahan. Karenanya, sebagai implementasi dari kedaulatan rakyat, maka penyelenggaraan Pemilu harus dipastikan benar-benar berjalan sesuai asas dan prinsip Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan 3 UU No 7 Tahun 2017.

Ergat Bustomy Ali Ketua Umum DPP LSM KOMPI pada awak media dalam sela-sela aktivitasnya memaparkan terkait keterbukaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Partai Politik dan Calon Anggota Legislatif, adalah kewajiban bagi KPU di semua tingkatan untuk mengumumkannya sesuai ketentuan yang dimaksud pada Pasal 109 ayat 2 PKPU No. 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilu.

“Oleh karenanya, menjadi tanda tanya bilamana KPU Kabupaten Bekasi tidak mengumumkan terkait dana kampanye dimaksud. Apalagi dalam peraturan terkait dana kampanye yang dikeluarkan oleh KPU ada sanksi yang menurut saya cukup tegas, yang sanksinya sampai pembatalan sebagai peserta Pemilu di daerah yang bersangkutan,” ungkap Ergat, Sabtu (6/1/2024).

“Apalagi kan infonya sudah menjadi rahasia umum kalau caleg yang terpilih itu adalah caleg-caleg yang memiliki finansial besar. Jadi menurut saya dalam hal dana kampanye Parpol dan Caleg, KPU Kabupaten Bekasi harus terbuka dalam melakukan pencermatan terhadap Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Parpol dan Caleg. KPU harus objektif dan profesional karena bukti penerimaan dan pengeluaran dana kampanye harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

KOMPI, lanjut Ergat, pun telah memastikan dalam waktu dekat akan bersurat secara resmi kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Bekasi untuk meminta pemberian informasi publik tersebut.

“Bahkan KOMPI juga akan meminta pemberian informasi publik terkait penerimaan Dana Hibah Daerah untuk Pilkada serentak tahun 2024 yang sudah diterima oleh KPU dan Bawaslu Kabupaten Bekasi, seperti apa isi dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)nya,” tutupnya.

Sementara saat dikonfirmasikan, Ali Rido Ketua KPU Kabupaten menyampaikan bahwa pihaknya akan berlaku transparan dengan berasaskan pada aturan hukum yang ada.

“Terima kasih perkenalannya mas, turut senang sekali ikut mengawal bahkan memberikan masukan serta kritik yang membangun bagi pemilu yang transparan khususnya di Kabupaten Bekasi,” jawab Ketua KPU Kabupaten, Ali Rido.

“Tahapan dana kampanye Parpol sejak dimulainya pembukaan RKDK pada 14-30 Desember 2023 berjalan baik, kini 7 Januari 2024 penyampaian LADK bagi parpol yang menjadi peserta politik di Kabupaten Bekasi,” jelas Ali Rido.

Tahapan selanjutnya, papar Ali Rido, yaitu periode dan penyampaian LPPDK, audit, penyampaian hasil audit dan pengumuman audit.

“Regulasi tersebut tentunya akan kami lakukan secara transparan namun berasaskan pada aturan hukum yang ada. Untuk itu kiranya kami akan sampaikan nanti pada pihak-pihak terkait berkait dana kampanye parpol. Demikian terima kasih,” singkat Ali Rido memungkasi.

Penulis     :    Bambang/RJN

Editor        :   Udiens

Publisher  :  Syafika Auliyak

ad
THIS IS AN OPTIONAL

Technology

MEMOonline.co.id, Jember- Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember menuntut terdakwa Tradiska Prastyawan dengan hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan atas...

MEMOonline.co.id, Bogor- Dalam rangka memperingati Hari Jadi Bogor (HJB) ke-543, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor...

MEMOonline.co.id, Lumajang- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Lumajang beraudensi dengan Bupati Lumajang, membahas langkah kongkrit jembatani dunia...

MEMOonline.co.id, Sumenep- Di bawah kepemimpinan dr. Erliyati, M.Kes, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Moh. Anwar Sumenep terus bertransformasi...

MEMOonline.co.id, Lumajang- Peristiwa na'as menimpa Yuni, warga Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang Jawa Timur. Dua motornya raib...

Komentar