Foto: Kacabdin Sumenep Budi Sulistyo dan Syafrawi, Ketua DPC PERADI Madura Raya dan penasehat LBH SAKERA
Dinilai Mencoreng Nama Baik Lembaga Pendidikan, LBH Sakera Akan Bawa Kasus Pungli Kacabdin Sumenep ke Ranah Hukum
Foto: Kacabdin Sumenep Budi Sulistyo dan Syafrawi, Ketua DPC PERADI Madura Raya dan penasehat LBH SAKERA
MEMOonline.co.id, Sumenep- Tindakan tak terpuji berupa pungutan liar (Pungli) berkedok shadaqah yang dilakukan Kacabdin Sumenep Budi Sulistyo terhadap guru SMA/SLTA yang dimutasi dari kepulauan ke daratan begitu juga sebaliknya hingga pemberitaannya viral di berbagai media, terus memantik reaksi dari berbagai pihak.
Sebab, tindakan tak terpuji Kacabdin Sumenep tersebut, dinilai telah mencoreng nama baik lembaga pendidikan, dan berpotensi masuk delik korupsi.
Tak heran bila banyak pihak seperti Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) turut memberikan komentar keras hingga meminta Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memecat.
Terbaru, Ketua DPC PERADI Madura Raya dan penasehat LBH SAKERA, Syafrawi, SH. Turut memberikan reaksi keras terhadap ramainya pemberitaan pungutan liar, yang dilakukan oleh Kacabdin Jawa Timur wilayah Sumenep terhadap guru SMA/SLTA yang dimutasi.
Menurutnya, apapun itu istilahnya baik shadaqah, tanda terimakasih, yang dilakukan Kacabdin Sumenep tetap tidak boleh.
Karena hal itu terkait dengan jabatan dan ada nominal.
"Itu tidak boleh dan tetap itu pungli, dan merupakan tindakan melawan hukum. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 31 tahun 1999 junto. Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi," kata Syafrawi, Ketua DPC PERADI Madura Raya dan penasehat LBH SAKERA, Selasa (03/10/2023).
Menurutnya, pungutan liar adalah termasuk tindakan korupsi dan merupakan kejahatan luar biasa ( _extra ordinary crime_ ) yang harus diberantas.
Sebab berdasarkan Paraturan Presiden nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, karena praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
"Sehingga, tindakan semacam itu perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, agar menimbulkan efek jera," terangnya.
Oleh karenanya dugaan adanya tindakan yg tidak terpuji jika memang benar adanya harus diproses secara hukum dan diberi tindakan yang tegas.
Bahkan pihaknya selaku Ketua DPC PERADI Madura Raya dan penasehat LBH SAKERA, akan membawa kasus Kacabdin Sumenep ke ranah hukum.
"Kita akan lengkapi data - datanya, setelah itu pasti akan kita laporkan ke penegak hukum," pungkasnya.
Penulis : Alvian
Editor : Udiens
Publisher : Syafika Auliyak
THIS IS AN OPTIONAL
Technology
Bupati Lumajang Berangkatkan 323 Atlet Berlaga di PORPROV Jatim IX, Targetkan Medali dan Kebanggaan
MEMOonline.co.id, Lumajang- Sebanyak 478 personel kontingen Kabupaten Lumajang resmi dilepas oleh Bupati Indah Amperawati (Bunda Indah) untuk...
Berkat IPP, RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep Jawab Keluhan Pasien Dengan Mudah
MEMOonline.co.id, Sumenep- Tudingan miring terhadap kualitas pelayanan di RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep terbantahkan dengan hadirnya Instalasi...
Gelapkan Dana Proyek Rp2,3 Miliar, Tradiska Prastyawan Dituntut 3,6 Tahun Penjara
MEMOonline.co.id, Jember- Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember menuntut terdakwa Tradiska Prastyawan dengan hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan atas...
Gebyar Pajak dan Kado HJB ke-543, Bappenda Bogor Tawarkan Diskon dan Doorprize untuk Wajib Pajak
MEMOonline.co.id, Bogor- Dalam rangka memperingati Hari Jadi Bogor (HJB) ke-543, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor...
Siap Cetak Tenaga Kerja Siap Pakai, Pemda Lumajang Kolaborasi dengan Kadin
MEMOonline.co.id, Lumajang- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Lumajang beraudensi dengan Bupati Lumajang, membahas langkah kongkrit jembatani dunia...
Komentar