Foto: Ketua KPU Sumenep Rahbini, saat di temui awak media di kantornya
KPU Sumenep Akhirnya Buka Suara Soal Gaji PPS Kecamatan Gayam 7 Bulan Tidak Dibayar
Foto: Ketua KPU Sumenep Rahbini, saat di temui awak media di kantornya
MEMOonline.co.id, Sumenep- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep, Madura, Jawa Timur, mengungkapkan bahwa, tidak keluarnya gaji anggota PPS Kecamatan Gayam dikarenakan tidak adanya Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dari PPS.
"Benar gaji PPS di Kecamatan Gayam belum terealisasikan, itu karena tidak adanya SPJ dari PPS," kata Ketua KPU Sumenep Rahbini, saat di temui awak media di kantornya, Senin (02/10/2023).
Dijelaskan oleh Rahbini, gaji semua PPS itu langsung kepada rekening yang bersangkutan.
"Sedangkan operasional tetap kami cairkan karena, itu mengenai biaya," ucapnya.
"Sedangkan dana untuk gaji berada di RDP (Rekening Dana Pemilu). jadi, apabila SPJ sudah di serahkan dan dinyatakan benar maka gaji tersebut akan keluar," jelasnya.
Sebenarnya kata Rahbini, pihaknya sudah mengundang semua PPK untuk diberikan pemahaman tentang mekanisme yang ada.
"Secara prosedural kami telah melakukan tegoran kepada mereka (PPS) akan tetapi sejauh ini tindak lanjutnya kurang," terangnya.
"Kalau tetap tidak ada perbaikan akan dilakukan pemecatan," tegas Rahbini.
Sebenarnya kata Rahbini, penyerahan SPJ bisa dilakukan secara online
"SPJ secara global setiap Kecamatan harus rampung setiap desa," tuturnya.
Sebelumnya beredar curhatan salah satu PPS Kecamatan Gayam yang beredar di WatsApp group aktivis Budyolana Minggu dini hari 1 Oktober 2023.
"Emang sih kecil gaji PPS tapi kalau di total seluruh petugas PPS dalam satu Kecamatan selama satu bulan bisa gede juga," tulisan di WatsApp.
Bahkan dalam isi curhatan itu juga menjelaskan, gaji untuk petugas PPS di Kecamatan lain apalagi di daratan sudah banyak yang terbayar.
"Infonya Gaji untuk anggota PPS di Kecamatan Lain sudah cair," tambah isi curhatan itu.
Disebutkan juga dalam isi curhatan itu, gaji PPS yang terbayar dengan rincinan untuk 2 anggota dan 1 Ketua PPS. Serta 3 petugas di bagian Sekretariat PPS.
"Gajinya baru diberi 2 bulan sejak dilantik. Februari-Maret. Sejak April sampai September belum cair," imbuhnya.
Bahkan secara rinci besaran gaji secara variatif setiap bulannya. Seperti, 2 anggota PPS x 10 Desa= 20 × 1,3 jt = 26 jt x 7 bulan = Rp 182 juta (untuk anggota PPS).
Sedangkan untuk 1 Ketua PPS x 10 Desa = 10×1,5 jt= 15 jt x 7 bulan = Rp 105 jt (u ketua PPs) dan untuk 3 Sekretariat di 10 PPS = 30 × Rp 1.150.000 = Rp 34.500.000 × 7 bulan = Rp 241,5 juta.
Sehingga total gaji yang belum terbayarkan mencapai Rp. 528,5 juta," demikian rincian dalam curhatan tersebut.
Penulis : Alvian
Editor : Udiens
Publisher : Syafika Auliyak
THIS IS AN OPTIONAL
Technology
Gelapkan Dana Proyek Rp2,3 Miliar, Tradiska Prastyawan Dituntut 3,6 Tahun Penjara
MEMOonline.co.id, Jember- Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember menuntut terdakwa Tradiska Prastyawan dengan hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan atas...
Gebyar Pajak dan Kado HJB ke-543, Bappenda Bogor Tawarkan Diskon dan Doorprize untuk Wajib Pajak
MEMOonline.co.id, Bogor- Dalam rangka memperingati Hari Jadi Bogor (HJB) ke-543, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor...
Siap Cetak Tenaga Kerja Siap Pakai, Pemda Lumajang Kolaborasi dengan Kadin
MEMOonline.co.id, Lumajang- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Lumajang beraudensi dengan Bupati Lumajang, membahas langkah kongkrit jembatani dunia...
RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep Tancap Gas Inovasi, Jadi Pelopor Layanan RFA Pertama di Madura
MEMOonline.co.id, Sumenep- Di bawah kepemimpinan dr. Erliyati, M.Kes, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Moh. Anwar Sumenep terus bertransformasi...
Tak Gentar Seruan 'Tembak Ditempat' Kapolres, Rampok Bersenjata di Lumajang Kembali Beraksi Gasak Dua Motor Milik Warga
MEMOonline.co.id, Lumajang- Peristiwa na'as menimpa Yuni, warga Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang Jawa Timur. Dua motornya raib...
Komentar