Tidak Cuma Sebagai Pengusaha, Otak Pelaku Penyelundupan Pupuk Bersubsidi di Sumenep Ternyata Juga Sekdes dan Ketua PPS di Pemilu 2024

MEMOonline.co.id. Sumenep - Salah satu terduga pelaku penyelundupan 18 ton pupuk bersubsidi jenis Urea dan Ponska asal Sumenep, yang hingga kini masih buron, ternyata memiliki jabatan penting di desanya serta di Pemilu 2024.

Berdasarkan hasil penelusuran Tim, W Inisial (DPO) pelaku penyelundupan pupuk bersubsidi diketahui berdomisili di salahsatu desa Kecamatan Bluto, Sumenep.

Tidak cuma itu, W selain berprofesi sebagai pengusaha, juga dikabarkan memiliki jabatan yang cukup mentereng di desanya, yakni sebagai Sekretaris Desa (Sekdes).

Bahkan W juga menjabat serta sebagai Ketua PPS, di Pemilu 2024 mendatang.

"Jabatan dia cukup mentereng di desa lho mas, selain pengusaha di (Poktan), dia menjabat sebagai Sekdes dan Ketua PPS di Pemilu 2024 mendatang," kata M (inisial warga salahsatu desa di Kecamatan Bluto) yang meminta nama terangnya dirahasiakan.

Ditanya lebih jauh soal darimana W mendapatkan untuk diselundupkan ke luar daerah, M mengaku tidak tahu menahu.

"Kalau soal itu saya tidak tahu mas. Soalnya pendistribisian pupuk alurnya sudah jelas," seraya menutup pembicaraannya.

digadang-gadang sebagai otak dari distribusi ilegal pupuk ke luar Madura tersebut juga diduga sebagai pengusaha.

Sementara Kabag Humas Polres Sumenep AKP Widiarti, saat dikonfirmasi tim media melalui dambungan WhatsAppnya, Sabtu (18/3), membenarkan jika W merupakan warga Kecamatan Bluto.

“Iya betul,” ucapnya singkat.

Sedangkan Kapolres Sumenep AKBP Edo Satya Kentriko mengungkapkan, jika buron yang saat ini dalam pencarian juga diduga adalah seorang pengusaha.

“Dia diduga merupakan seorang pengusaha, yang diduga menjadi otak dari penyelundupan ini,” ungkapnya.

Identitas W diketahui sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh dua tersangka berinisial H dan IH sebagai sopir truk pengangkut pupuk dalam pengawasan pemerintah itu ke luar daerah yang ditangkap beberapa waktu lalu di Jl. Raya Pamekasan-Sumenep tepatnya Desa Kaduara Timur, Kecamatan Pragaan, Sumenep.

Menurutnya, saat ini pihak kepolisian tengah melakukan pengembangan penyelidikan lebih lanjut, untuk mengetahui asal muasal pupuk bersubsidi yang diselundupkan tersebut, serta mencari seluruh pihak yang turut andil dalam pelancaran aksi penyelundupan.

“Kami masih akan lakukan pengembangan penyelidikan terkait darimana pupuk bersubsidi ini mereka dapatkan,” kata Kapolres.

AKBP Edo menambahkan, bahwa dalam pembagian pupuk bersubsidi terdapat mekanisme dan aturan tersendiri, dimana setiap daerah telah diberikan jatah langsung dari pemerintah pusat, berdasrkan usulan yang diajukan oleh kelompok tani.

“Jadi, kalau jatahnya untuk Sumenep, tidak boleh di kirim ke luar,” pungkasnya.

Penulis     :    Alvian

Editor        :   Udiens

Publisher  :  Syafika Auliyak

THIS IS AN OPTIONAL

Technology

• 19/04/2024 - 20:57

75

Dinilai Kurang Memberi Manfaat Positif, Puluhan Agenda Kalender Event di Sumenep Disorot Komisi IV DPR

MEMOonline.co.id, Sumenep- Pelaksanaan Kalender Event yang digelar Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur melalui Diaspora setempat,...

• 19/04/2024 - 15:05

105

Korban Meninggal Tanah Longsor Sumber Urip Lumajang Dievakuasi

MEMOonline.co.id, Lumajang- Ngatmini (50) warga Dusun Sriti Desa Sumber Urip Pronojiwo Lumajang, dievakuasi petugas gabungan TNI Polri dibantu warga...

• 19/04/2024 - 13:57

49

Ketua DPRD Sumenep Ajak Masyarakat Menjadikan Moment Lebaran Idul Fitri Sebagai Ajang Silatirrahim dan Bermaaf - maafan

MEMOonline.co.id, Sumenep- Ketua DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, Abdul Hamid Ali Munir, mengajak seluruh masyarakat memanfaatkan Ketua DPRD...

• 19/04/2024 - 13:10

54

Mengenal Sosok Bima Travel Content Creator asal Trenggalek

MEMOonline.co.id, Trenggalek- Bima Wahyu Syahputra atau yang lebih dikenal Bima adalah seorang travel content creator asal Indonesia yang lahir di...

• 19/04/2024 - 07:03

97

Putusan MK Akan Sangat Menentukan Masa Depan Bangsa dan Negara Indonesia

MEMOonline.co.id- Rasa cemas saya pun sulit untuk sekedar diredakan, apalagi hendak dihilangkan, atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) jika tidak...