BK DPRD Sumenep Mulai Respon Dugaan Keterlibatan Oknum Anggota Dewan Dalam Pengadaan Beras ASN Bupati

MEMOonline.co.id. Sumenep - Dugaan adanya oknum Anggota DPRD Kabupaten Sumenep, Jawa Timur dalam pengadaan beras untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) mendapat respon dari Badan Kehormatan (BK). Bahkan BK akan menelusuri serta akan melakukan kajian atas kebenaran informasi tersebut.

Ketua BK DPRD Sumenep Samiodin mengaku telah mendapatkan informasi tersebut. Namun selama ini dirinya belum bisa mengambil kesimpulan.

Karen itu perlu adanya kajian secara detail, apakah melanggar aturan atau tidak.

"Secara aturan anggota dewan tidak ada larangan untuk menjalankan bisnis, karena itu merupakan kewenangan masing-masing anggota," kata dia.

Namun lanjut dia, sebagai wakil rakyat harus mampu memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Sehingga meski akan menjalankan bisnis sesuaikan dengan aturan yang berlaku.

"Tidak boleh melabrak aturan," jelas dia.

Mengenai adanya oknum anggota dewan yang diduga terlibat dalam pengadaan beras untuk ASN, kata dia sesuatu yang kurang lazim dilakukan. Karena itu akan mengurangi fungsi pengawasan sebagaimana tugas yang melekat sebagai wakil rakyat di gedung parlemen.

"Logikanya begini, bagaimana cara melakukan pengawasan sementara dirinya juga menjadi pelaku. Sehingga fungsi pengawasan akan hilang dengan sendirinya. Itu tidak bagus," jelas dia.

Sebelumnya diberitakan, terdapat sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam pengadaan beras untuk ASN, mulai dari oknum wartawan hingga oknum Anggota Dewan.

Program tersebut merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh Bupati Sumenep Achmad Fauzi. PD Sumekar selaku badan usaha milik daerah (BUMD) ditunjuk untuk mengelola program tersebut. Penyalurannya dilakukan setiap bulan kepada ASN yang telah diptong dana TPPnya.

Informasinya, program itu sebagai salah satu trobosan untuk membangkitkan ekonomi. Karena pengadaan beras dilakukan langsung pada petani dalam bentuk gabah.

Dalam praktiknya, PD Sumekar menggandeng beberapa suplier dalam pengadaan beras tersebut.

Bahkan akhir-akhir ini menuai polemik karena salah satunya kualitas beras yang diberikan dinilai kurang bagus atau jauh dari kualitas beras premium pada umumnya.

Selan itu, program tersebut diduga hanya dijadikan bancakan. Terbukti banyak suplier yang mengaku tidak dibayar meski dana TPP milik ASN telah selesai disalurkan secara utuh.

Penulis      :    Redaksi

Editor        :   Udiens

Publisher  :  Isma

THIS IS AN OPTIONAL

Technology

• 24/04/2024 - 21:13

87

Silaturahmi Dengan Kades se-Kecamatan Klakah, Kapolsek Ajak Sinergi Jaga Kamtibmas

MEMOonline.co.id, Lumajang- Kepolisian Sektor Klakah Polres Lumajang Jawa Timur, terus berinovasi dalam rangka menjaga keamanan wilayah hukum yang ia...

• 24/04/2024 - 20:43

90

Kemendagri “Digeruduk” Aktivis Mahasiswa-Masyarakat Kabupaten Bekasi, Ada Apa?

MEMOonline.co.id, Jakarta- Sudah 3 (tiga) periode Kabupaten Bekasi berada di bawah kepemimpinan Dani Ramdan sebagai PJ Bupati Bekasi, namun...

• 24/04/2024 - 20:24

115

Pengedar Pil Koplo di Lumajang Ditangkap

MEMOonline.co.id, Lumajang- Satresnarkoba Polres Lumajang berhasil mengamankan berinisial AR (39) yang hendak mengedarkan pil koplo, Rabu...

• 24/04/2024 - 20:04

77

Acara Tahlilan: Matinya Demokrasi dan Keadilan Indonesia

MEMOonline.co.id- Pasangan sejoli yang bernama demokrasi dan keadilan itu, justru dibunuh oleh palu godam Hakim MK pada kisaran pukul 10.00 hingga...

• 24/04/2024 - 19:21

114

Potret Prajurit TNI Lumajang Gendong Pelajar Sebrangi Sungai Terdampak Banjir

MEMOonline.co.id, Lumajang- Dalam situasi darurat pasca banjir yang melanda Sungai Regoyo, Babinsa Koramil 0821/09 Candipuro, Serka Novi Wahyu...