
MEMOonline.co.id. Sumenep - Hingga saat ini, kasus pengadaan beras ASN Bupati yang dikelola PD Sumekar Sumenep, dan kualitasnya dikeluhkan banyak pihak, terus menjadi sorotan media.
Pasalnya, pengadaan beras ASN yang merupakan salah satu program andalan Bupati Sumenep, Ach. Fauzi, dicederai oleh kualitas beras, yang tidak seseuai dengan ketentuan.
Beras yang seharusnya dibagikan kepada Aparat Sipil Negara (ASN) beras premium, malah berang yang datang beras medium, yang harganya lebih murah dari beras premium.
Padahal, sejumlah ASN yang sudah mendapatkan program tersebut, tetap membayar dengan harga premium, yakni Rp 105.000,- dalam per 10 kg nya.
Oleh karenanya, kasus tersebut terus menjadi pembahasan hangat sejumlah media, lantaran suplayernya disebut-sebut ada campur tangan oknum wartawan dan pemain Raskin (beras untuk miskin red), yang dulu banyak merugikan masyarakat.
"Soal kualitas beras, ada tim monitoring dan tim pengawas yang bertanggung jawab, kami PD Sumekar hanya tehnis saja," kata Humas PD Sumekar Sumenep, Adi Pranoto, saat dikonfirmasi media ini, Jum'at (27/05/2022).
Menurutnya, beras yang dibagika ke ASN dalam program Bupati tersebut, dipasok oleh empat suplayer, yakni UD Bakti, UD Hatapan Jaya, UD Rizki Jaya, serta UD Beras Saya 552.
Dan beras-beras tersebut, dibagikan langsung oleh suplayer, kepada ASN penerima, yang sebelumnya sudah menyetorkan surat pernyataan siap dipotong tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASNnya melalui Bank BPRS ke PD Sumekar untuk pembayaran beras yang diterimanya.
"Untuk jatah per suplayer, itu dibagi rata sesuai jumlah ASN penerima. Dan jumlah untuk perbulannya, itu tidak sama, tapi terus naik. Yakni mulai dari kisaran 300 orang ASN, 1.000 ASN, 1.500 ASN, hinggs per bulan Mei (bulan ini red) jumlahnya naik drastis menjadi 2.100 ASN," papar Adi (sapaak akrab Adi Pranoto).
Disinggung soal siapa saja orang yang terlibat dalam Tim monitoring serta pengawas kualitas beras ASN Bupati itu, Adi mengaku bahwa mereka semua dibentuk dan di SK oleh pemerintah daerah.
"Dalam tim itu ada orang Sekretariat Daerah, Akademisi, Paraktisi, serta Kelimpok Tani. Dan selebihnya, mohon maaf saya tidak tahu," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, salah satu wartawan senior di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, yang namanya disebut-sebut terlibat dalam pengadaan beras ASN Bupati, yakni Ibnu Hajar, akhirnya buka suara.
Ibnu hajar menampik tudingan keterlibatan dirinya dalam pengadaan beras ASN Bupati, yang kini sedang ramai diperbincangkan, lantaran kualitasnya tidak sesuai ketentuan.
"Sumpah, saya tidak pernah terlibat dalam pengadaan beras ASN bermasalah itu. Jadi tolong nama saya dibersihkan," kata Ibnu Hajar, saat dikonfirmasi media ini, Rabu (25/05/2022).
Bahkan wartawan senior yang sekaligus dikenal sebagai budayawan tersebut, kecewa dirinya diseret - seret kedalam masalah yang kini viral, dan sedang menjadi buah bibir, di ujung timur pulau Madura.
Ibnu mengaku, dirinya tidak pernah sekalipun menjadi suplayer beras, apalagi pengadaan beras bagi ASN, yang merupakan salah satu program unggulan Bupati Fauzi.
"Lagian ngapain saya mau melibatkan diri dalam program tersebut, insyaallah penghasilan saya sudah cukup kok," tegasnya.
Namun begitu, pihaknya jujur mengakui jika pernah meminjamkan uang kepada bibinya, yang ada di Desa Baban, Kecamat Gapura, Sumenep.
Dan kebetulan bibinya tersebut memang pedagang beras, yang saat itu sedang kekurangan modal, untuk membeli beras petani yang ada di desanya.
"Mungkin itu yang menyebabkan orang-orang menyeret nama saya, kedalam kasus beras ASN Bupati. Karena beras yang dibeli bibi saya langsung dari petani, kemudian dibeli lagi oleh Direktur PD Sumekar, untuk kemudian dijual lagi kepada ASN," paparnya.
Penulis : Redaksi
Editor : Udiens
Publisher : Isma