
MEMOonline.co.id. Pamekasan&
Sebab menurut pria yang akrab disapa Mas Tamam itu menegaskan bahwa ia memberi kebebasan kepada setiap ASN untuk bertemu mendiskusikan apapun tentang pembangunan Pamekasan, tidak harus meminta izin kepada atasannya.
Menurutnya, pada era sekarang ini, ASN harus sadar fungsi dan sadar peran agar mampu mengimbangi perubahan yang sangat pesat. ASN memiliki tanggung jawab besar untuk kemajuan bangsa dan negara.
“Kalau dulu, kabid yang naik menjadi kadis jalannya beda banget. Karena bagi sebagian orang, jabatan itu tujuan, tetapi bagi saya jabatan adalah alat pengabdian dan perjuangan,” ungkapnya, Kamis (19/5/2022).
Mas Tamam mengaku, dirinya menemui seorang ASN yang saat ini menduduki Jabatan Kepala Bidang (Kabid) di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tertentu tidak pernah menginjakkan kaki di Pendopo Ronggosukowati selama 30 tahun menjadi abdi negara lantaran harus meminta izin kepada atasannya untuk menemui pimpinan daerah.
“Jadi kalau begini atmosfernya, bisa saja ada orang cerdas, orang loyal kepada pimpinan, karena satu hal saja dianggap tidak cocok bisa jadi tidak mempunyai kesempatan mengaktualisasikan idealisme, semangatnya, kerjanya, dan akhirnya terpinggirkan,” urainya.
Bupati dengan sederet prestasi ini menegaskan, BKPSDM harus menyeleksi ASN yang mempunyai kualitas untuk menempati posisi apapun di lingkungan Pemkab Pamekasan.
Menurutnya, rotasi jabatan tidak lagi atas dasar like or dislike (suka atau tidak suka) demi keberlangsungan pembangunan menyongsong Indonesia emas tahun 2045.
“Tugas pak Saudi ini (Kepala BKPSDM,red) betul-betul menyeleksi siapa (ASN) yang punya kualitas, bukan siapa yang punya isi tas. Karena sekarang ini tidak boleh ada jual beli jabatan, tidak boleh,” tegasnya.
Dia memastikan, jual beli jabatan akan berdampak negatif terhadap semangat kerja ASN, sebab jabatan yang didudukinya hasil bayar bukan hasil dari jerih payahnya menunjukkan prestasi kerjanya.
Bahkan, lanjut mantan anggota DPRD Jatim itu, praktik tersebut berpotensi besar munculnya bibit menjadi koruptor baru.
“Kalau sudah berbayar, nanti kerjanya pasti tidak akan sungguh-sungguh karena berpikir sudah bayar. Kolaborasi itu diskusi menyampaikan rencana kerja sesuai dengan regulasi dan administrasi,” pungkasnya. Penulis : M. Halili Editor : Udiens Publisher : Isma
Technology